Politik

Setnov Kabur, Jurus Ngeles Apalagi yang Akan Kita Dengar dari Petinggi Kemenkumham ?

Oleh : very - Sabtu, 15/06/2019 21:49 WIB

Rudi S Kamri, penulis adalah pengamat sosial politik, tinggal di Jakarta. (Foto: ist)

Oleh : Rudi S Kamri *)

Hari ini sebetulnya saya berencana cuti nulis masalah yang berat-berat. Pinginnya santai memanjakan hati, nulis puisi menyambut malam minggu yang indah. Tapi semua gagal total saat membaca narapidana 15 tahun hukuman kasus mega korupsi e-KTP SETYA NOVANTO Jum`at, 14 Juni 2019 kemarin diberitakan mencoba kabur meskipun sudah tertangkap lagi dan sudah dipindahkan dari LP Sukamiskin ke LP Gunung Sindur semalam.

Berita tersebut detail bisa di link :

https://nasional.tempo.co/read/1214778/kabur-dan-ditangkap-lagi-setya-novanto-dipindah-ke-gunung-sindur

Saya tidak akan membahas usaha kaburnya SETNOV "si politisi bakpao bin tiang listrik" itu. Yang ingin saya soroti adalah betapa cerobohnya Kepala LP Sukamiskin TEJO HARWANTO dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat LIBERTI SITINJAK dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang terkenal sangat licin bak belut dikasih olie tersebut.

Betapa hebatnya si SETNOV yang hanya luka di lengan diberikan ijin rawat inap dari tanggal 12 Juni - 14 Juni ke RS Umum di luar LP. Kalau ini terjadi pada MANG UJANG yang narapidana kelas teri apakah akan diperlakukan yang sama ?  Kalau SETNOV tidak mencoba kabur, publik pasti tidak tahu model kongkalikong para aparat LP dengan narapidana kelas kakap sebangsa SETNOV ini.

Diskriminasi narapidana kelas kakap sudah bukan rahasia lagi. Pada kasus terbongkarnya sel mewah di LP Sukamiskin beberapa bulan lalu yang melibatkan Kalapas, suami dari Inneke Koesherawati dan suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi, SETNOV yang nyata-nyata juga kepergok terlibat dalam penggunaan sel mewah juga begitu saja lolos tak tersentuh. Bagaimana tindak lanjut pembenahan di LP Sukamiskin pasca kejadian itu hanya sekedar pembongkaran saung-saung yang selama ini dipakai kongkow-kongkow para narapidana kelas kakap. Selebihnya kita tidak tahu lagi.

Hingar bingar berita kasus sengketa Pilpres di MK rupanya dimanfaatkan dengan cerdik oleh SETNOV. Dan setahu saya ijin keluar lapas apalagi menginap pasti ada ijin resmi dari Kalapas dan Kakanwil Kemenkumham setempat. Lalu kelalaian fatal ini apakah akan dibiarkan menguap begitu saja ?

Dengan segala hormat, sejak semula saya sudah meragukan kapabilitas Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Yth. Ibu SRI PUGUH BUDI UTAMI. Terlalu banyak kasus pelarian dan kasus-kasus lain di Lapas selama beliau menjabat. Dari raut mukanya yang jernih dan terlihat baik, Ibu Dirjen Pemasyarakatan ini seperti ORANG BAIK YANG DITEMPATKAN DI TEMPAT YANG SALAH. Setiap penjelasan beliau selalu terlihat normatif dan terbata-bata. Jujur saya kasihan dengan ibu yang manis ini.

Bagaimana dengan Menteri Kemenkumham ? Speechless saya. Terlalu banyak blunder dan drama konyol selama dia duduk manis di kantornya di Kuningan Jakarta. Dia termasuk menteri yang saya harapkan layak dan perlu diganti pada kabinet kerja Jokowi periode kedua. Mungkin tempat Pak Yasona lebih tepat di Senayan sebagai anggota DPR dibanding menjadi anggota kabinet, apalagi konon dia lolos ke Senayan pada Pemilu 2019 lalu.

Kita tunggu saja apa penjelasan Ibu Dirjen dan Pak Menteri Kemenkumham dalam kasus usaha kaburnya SETNOV tadi malam. Hanya satu pintaku, rakyat Indonesia sudah cerdas. Jangan lagi diberikan narasi normatif yang mbulet, penuh rekayasa cerita dan hanya cenderung menyalahkan bawahannya semata.

Jujur saya rindu sosok Menteri Kemenkumham dan Dirjen Pemasyarakatan yang mampu menghapus tuntas diskriminasi perlakuan kepada narapidana, khususnya narapidana korupsi atau pidana kelas kakap lainnya. Saya merindukan sosok pejabat yang tidak mempan dengan silaunya sogokan uang kaum penjahat yang telah merugikan negara ratusan milyar, tapi masih menyimpan uang ratusan milyar lainnya di brankas rumahnya.

Mungkinkah masih ada pejabat seperti itu ?

Karena saya sudah muak dengan sandiwara ala Wawan, SETNOV dan kawan-kawan yang mempermainkan hukum seenak udelnya.

Bagaimana Pak Jokowi ?

 

Salam SATU Indonesia

15062019

*) Rudi S Kamri, penulis adalah pengamat sosial politik, tinggal di Jakarta

Artikel Terkait