Nasional

Reunifikasi RI Jokowi dan RI Prabowo

Oleh : hendro - Selasa, 18/06/2019 18:15 WIB

Pengamat sosial dan politik Christanto Wibisono

REUNIFIKASI RI JOKOWI DAN RI PRABOWO    oleh Christianto Wibisono 

Jakarta, INDONEWS.ID -  Wawancara Imajiner dengan Bung Karno terkait wafat ke 49 (21 Juni 1970) serempak hari lahir Presiden ke-7 Ir Joko Widodo 21 Juni 1961.

Jumlah pemilih menurut DPT 192,83 juta jiwa, terdiri atas DPT dalam negeri 190,77 juta jiwa dan DPT luar negeri 2,06 juta jiwa. Hari ini Selasa 18 Juni 2019 saya berdialog dengan Proklamator dan Presiden pertama RI di Skylobby Apartment Kempinski.

BK: Wawancara hari ini serius bung Chris setelah kita saksikan framing dan soap opera show tim hukum paslon 02 yang membulldozer masyarakat dengan framing opini menyesatkan untuk menggoalkan ofensif post truth mereka yang menurut bung Luhut Pangaribuan sudah malih rupa menjadi “opera pemakzulan presiden petahana, pemenang real  pemilu 2019.  

CW: Betul pak, masyarakat awam saja menilai tim 02 sangat agresif,ofensif sedang tim 01 adem ayem sedang Hakim MK juga mentoleransi perubahan petitum 24 Mei 2019  dengan versi 10 Juni 2019.Yang paling srrategis adalah perubahan gugatan dari sekedar kuantitatif perselisihan hasil penghitungan suara menjadi kualitatif substansi pelaksnaan pemilu. 

BK: Kebetulan mantan aktivis PRD Hendri Kuok(lahir 1974)  yang sekarang berusia 45 tahun baru saja meluncurkan disertasi doktor yang dibimbing Dan Lev dari Washington State University berjudul Law and Politics of  Constitutional Courts: Indonesia and the search for judicial heroes.

Itu buku wajib dibawa elite teruama para hakim MK. Tapi memang politik Indonesia ini harus lihay cerdik “memanfaatkan” manuver  terselubung menjadi proses konstitusional yang legal dari suatu perebutan kekuasaan dengan pelbagai intrik dan manipulasi “legalitas” yang penuh konspirasi Brutusan, Ken Arokan, Machiavellian (BKM 3in1) yang kita sudah bosan membahaanya sejak WIBK 1977 yang dibreidel Soeharto 1978.

CW: Maka kita jangan balik ke sejarah, langsung saja langkah apa yang harus diambil untuk menyelamatkan Indonesia dari kemelut sengketa pilpres tak berujung pangkal ini. 

BK: Basis utama kita tetap harus penyelamatan nation state Indonesia dari keterbelahan bangsa seperti yang dialami Tiongkok, Jerman, Vietnam dan Korea yang masih terbelah ideologi Perang Dunia II meski Jerman dan Vienam sudah bersatu. Tiongkok masih ada residu Taiwan dan bahkian Hongkong saja masih bisa bergolak ngotot melawan rezim Beijing yang dinilai monolitik.  Mari kita bicara kuantitatif yang lebih mudah dihitung. Meskipun lucu dan mau menang sendiri,  02 ternyata toh mengakui dan memakai data KPU dan angka yang mereka klaim sebagai kemenangan mereka persis = angka perolehan mereka menurut KPU yaitu 68.650.239.  Beda jomplangnya 02 tidak mau mengakui bahwa Jokowi menang dengan 85.607.362, tapi dikebiri 22.034.193 tinggal 63.573.169.
Jadi KPU menemukan Jokowi Amin menang dengan 85, 6 juta atau 55,5% atas Prabowo Uno 68,6 juta atau 44,5%. Tapi tim 02 menurunkan angka perolehan 01 hanya jadi 63,5 juta jadi malah kalah 5 juta padahal data KPU 01 menang 17 juta suara.  

CW: Jadi bapak menghargai dan mengakui fakta pemilih 02 yang jumlahnya 68,6 juta itu sebagai fakta obyektif yang harus dihargai.
BK: Kita semua harus menghormat dan menghargai pemilih 02. Dalam semangat yang sama tentu pemenang 85,6 juta suara  tidak boleh dinihilkan oleh siapapun di forum apapun termasuk agenda malih rupa sidang MK jadi opera sabun manuver pemakzulan oleh tim 02 secara BKM 3in1. Brutus menikam mentornya Julius Caesar Ken Arok memfitnah dalam manuver pembunuhan politik dan Machiavelli menyusun kerangka teori model suksesi kudeta Brutus Ken Arok. 

CW: Walah pak generasi milenial pusing mengaitkan ke zaman kuno tidak relevan buat mereka. 

BK: Sejarah berulang karena  DNA BKM itu universal segala bangsa. Baca Kompas hari ini 18 Juni kilas balik saat berpulangnya saya ke Rahmatullah. Saya masih di interogasi oleh Orde Baru  meskipun sakit. Itu tulisan Kompas 18 Juni 1970  yang dikilas balik hari ini. Situasi sekarang ini bisa berkembang  kearah pecahnya perang saudara keterbelahan nation state Indonesia bila 2 kubu ngotot tanpa rekonsiliasi dan reunifikasi. 
CW: Apa itu Reunifikasi pak, kita kan masih satu NKRI.

BK:Justru dalam konteks itu pada 1966, saya berada pada posisi mengalah dan tidak menantang konfrontatif terhadap  Jendral Soeharto , padahal Angkatan Udara dan Marinir siap mendukung saya. Baca lagi WIBK yang dibreidel, saya rela dipanah dengan senjata Kunta Supersemar dan mundur dari gelanggang politik dan tidak mengajak Soeharto berperang saudara.  Tentu saja juga karena saya sudah lemah secara fisik dan secara mental sangat terpukul dengan pengkhianatan dan konspirasi menjatuhkan saya pasca G30S. Semua itu sudah jadi sejarah dan tidak mungkin diubah lagi. Sekarang yang bisa kita upayakan adalah reunifikasi dari keterbelakan  RI Jokowi vs RI Prabowo dengan dukungan 55,5% vs 44,5%   Kita harus menolak dan mengusahakan 2 RI ini bersatu padu dibawah 1 presiden pemenang pemilu yang dipilih oleh 85 juta tapi akan melindungi dan memimpin seluruh rakyat Indonesia. Pesaing yang  tersisih dari tahta kepresidenan bisa dirangkul dengan falsafah menang tanpo ngasorake,  Prabowo bisa diangkat jadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Perdamaian Israel Palestina yang sekaligus akan merupakan sumbangan besar RI bagi perdamaian dunia melalui perdamaian Israel Palestina atas jasa baik Utusan Khusus Indonesia. Momentumnya tepat dengan wafatnya ex presiden Mesir Mohamad Morsi dalam sidang peradilan di  Cairo. Kita semua tahu Mesir mengalami revoluasi kilafah pasca lengsernya Hosni Mobarak (ini presiden, mantan marsekal  Angkatan Udara Mesir).  Sekarang Mesir kembali dibawah Jendral Alsisi yang melanjutkan tradisi dwifungsi militer Mesir sejak kol Nasser menggulingkan raja Farouk dengan transisi Jendral Najib (18 Juni 1953-14 Nov 1954).Nasser akan menyusul saya 28 September 1970 wafat padausia 52 tahun. Najib yang lahir sama dengan saya 1901 akan wafat 1984, lebih awet dari Nasser tapi memang tidak berkuasa lagi. Coba cek itu sidang MK nanti kita sambung lagi.

CW: Wawancara ini pas selesai pembacaan eksepsi tim KPUjam 10.25 Selasa 18 Juni 2019  Semoga bisa didengar oleh elite MK dan semua yang berkepentingan.  (Penulis Christianto Wibisono  pengamat politik sosial)

Loading...

Artikel Terkait