Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Jakarta, INDONEWS.ID - Tim IT dari BPN Prabowo - Sandiaga, Agus Maksum dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6/2019). Di persidangan tersebut, yang bersangkutan menyebutkan ada sebanyak 1 juta KTP palsu yang digunakan untuk pelaksanaan Pilpres 2019.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo menilai, pemalsuan e-KTP sangat mustahil terjadi. Pasalnya, dia mengklaim Kemendagri terus berkoordinasi dengan KPU terkait data kependudukan.
"Tetapi secara prinsip bahwa data kependudukan yang diserahkan Kemendagri, Dukcapil kepada KPU itu Desember 2017 yang di-update terus itu datanya clean and clear, by name by address yang ada," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Tidak hanya itu, Mendagri juga menepis dengan tegas tudingan saksi Agus mengenai daftar pemilih tetap (DPT) invalid sebanyak 17,5 juta.
"DPT itu yang menyusun KPU. Tapi KPU koordinasi untuk mengerjakan datanya dengan Dukcapil nanti. Sehingga tidak ada satu orang sampai nyoblos dua kali di satu TPS apalagi merangkap di dua TPS kan enggak akan mungkin," tegas Tjahjo.
Baca juga : Sekjen Kemendagri Minta UKPBJ Jaga Integritas serta Kehati-hatian dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Sebelumnya, tim IT dari BPN Prabowo - Sandiaga, Agus Maksum dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6/2019). Dalam keterangannya ia menyebut jumlah DPT berubah-rubah.
Dalam kesaksiannya, Agus menyebut Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 190 juta pemilih. Namun tiba-tiba bertambah menjadi 197 juta ditambah DPT luar negeri.
"Jadi KPU bisa menambah sesuka-sukanya dan hanya dijelaskan melalui disclaimer," ucap Agus.
Tidak hanya itu, Agus juga menyebutkan bahwa ada jumlah KTP palsu yang jumlahnya mencapai 1 juta lebih. KTP palsu, kata dia diketahui dari kode nomor yang ada. Begitu juga ia menyebut ada KK palsu atau manipulatif, salah satunya di Bogor. (rnl)