Nasional

Upaya Penyelamatan Aset Daerah, KPK Lakukan Koordinasi Dengan Pemprov Sultra

Oleh : Ronald T - Selasa, 25/06/2019 18:06 WIB

Tim KPK yang dipimpin langsung oleh Laode M. Syarif menyampaikan harapannya kepada Kejati dalam fungsi DATUN agar dapat memaksimalkan perannya terkait upaya penyelamatan dan pengamanan aset Pemprov serta upaya peningkatan pendapatan daerah.

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelar serangkaian kegiatan koordinasi dan supervisi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi pada Selasa, (25/6/2019) mengatakan bahwa fokus KPK adalah mendorong Pemerintah Kota Kendari dan Provinsi Sultra untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola aset dan BMD.

"Agenda ini merupakan bentuk kolaborasi sebagaimana konsep Unit Kerja Koordinasi Wilayah (Korwil) yang meliputi upaya-upaya pencegahan, penindakan dan kolaborasi. Yang dilakukan dalam kolaborasi ini adalah KPK memfasilitasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah terkait upaya penyelamatan aset khususnya penyelesaian aset-aset yang bermasalah, baik dengan pendekatan litigasi maupun non litigasi," sebutnya.

Febri menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan koordinasi kepada Kejati. Hadir dalam pertemuan Kajati Sulta, Asdatun dan jajaran terkait. 

Tim KPK yang dipimpin langsung oleh Laode M. Syarif menyampaikan harapannya kepada Kejati dalam fungsi DATUN agar dapat memaksimalkan perannya terkait upaya penyelamatan dan pengamanan aset Pemprov serta upaya peningkatan pendapatan daerah.

"Tim kemudian melakukan koordinasi kepada Polda Sultra dan jajarannya terkait program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sultra. Sehari sebelumnya tim KPK telah melakukan gelar perkara bersama jajaran penyidik Polda Sultra terkait kasus yang sedang dalam koordinasi dan supervisi KPK," ujar Febri. (rnl)
 

Artikel Terkait