Jokowi dan Prabowo Perlu Tunjukkan Kemesraan di Hadapan Publik

Oleh : very - Selasa, 25/06/2019 22:30 WIB

Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019. Siapapun harus menerima bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Apalagi Negara Indonesia adalah negara hukum.

“Tapi, belakangan ini memang perilaku elite politik kurang menghormati hukum,” ujar Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo di Jakarta, Selasa (25/6).

Karyono yang merupakan Peneliti di Indo Survey & Strategy ini mengatakan, putusan MK baik mengabulkan, menolak, maupun menerima sebagian atas gugatan Prabowo-Sandi, tetap akan menimbulkan gejolak politik. Seandainya gugatan kubu 02 ditolak oleh MK, tentu saja masih ada gejolak politik meski tidak terlalu besar.

Namun, jika gugatan 02 dikabulkan justru potensi konflik akan lebih besar. Karena sebagian besar masyarakat meyakini bahwa Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Saya pikir, yang diperlukan adalah sikap kenegarawan bagi kedua belah pihak dalam menyikapi putusan MK yang akan dibacakan pada 27 Juni 2019 mendatang. Jika para pihak yang bersengketa bisa menunjukan sikap kenegarawanannya, dalam hal ini menerima putusan MK, saya kira gejolak politik tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, tidak terlalu besar. Paling, riak-riak kecil saja,” ujarnya.

Karyono mengatakan, pasca putusan MK, semua pihak berharap berharap agar Jokowi dan Prabowo mampu mengedepankan persatuan nasional. Kalau keduanya mau berangkulan untuk bersama-sama membangun bangsa ini ke depan, maka langkah yang paling penting dan paling signifikan, katanya, adalah meredam gejolak di tataran akar rumput. “Sikap masyarakat Indonesia yang notabene paternalistik ini ditentukan sikap panutannya,” ujar Karyono.

Karena itu, Jokowi dan Prabowo perlu menunjukkan kemesraan secara nyata dan simbolik ke hadapan publik. “Jika Prabowo dan Jokowi bersalaman di depan publik lalu berkomitmen untuk saling mendukung, saya percaya gejolak di masyarakat bisa reda. Artinya, situasi politik pasca putusan MK ini tergantung sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi dan Prabowo,” ujarnya.

Terkait wacana rekonsiliasi yaitu dengan cara mengajak Partai Gerindra bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, jika menang, hal itu, katanya, akan lebih efektif. Namun, wacana itu belum tentu diterima pihak Prabowo, karena perlu pertimbangan yang matang.

Salah satunya, Prabowo tentu akan mempertimbangkan perasaan pendukungnya. “Jangan sampai kemudian pendukung Prabowo yang cukup besar itu merasa kecewa atau dikhianati. Karena ini akan berkorelasi dengan kepentingan Pemilu 2024. Gerindra tentu akan memperhitungkan apakah bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan menguntungkan atau merugikan,” ujarnya.

Jadi, katanya, wacana rekonsiliasi dengan model power sharing itu tergantung keputusan Prabowo. “Tapi saya kira, agak sulit Gerindra mau bergabung di kabinet Jokowi-Ma’ruf,” pungkasnya. (Very)

 

 

Artikel Terkait