Krakatau Steel Bantah Informasi Soal PHK Karyawan Perusahaan

Jakarta, INDONEWS.ID - Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja(PHK) kepada karyawan tetap. Apa yang dilakukan saat ini merupakan upaya restrukturisasi organisasi untuk perbaikan kinerja perusahaan.

Menurutnya, selama kurang lebih tuju tahun Krakatau Steel cenderung mengalami kerugian. Salah satu faktor utama kerugian tersebut yakni jumlah unit kerja yang tidak efisien.

"Struktur seperti ini bukan lagi struktur yang tepat. Krakatau Steel terlambat transformasi diri yang seharusnya sudah harus dilakukan tahun sebelumnya untuk antisipasi daya saing di luar negeri," kata Silmy. Jakarta, Juma`at,(5/07)

Ia menambahkan, unit kerja Krakatau Steel sebanyak 6.264 posisi dan jumlah tenaga di unit tersebut sebanyak 4.453 orang. Dengan demikian, jumlah tersebut menghadirkan beban biaya operasional kepada perusahaan.

Lebih lanjut Silmy menjelaskan, perusahaan mesti mengambil langkah antisipastif untuk menyehatkan kinerjannya. Namun, ia menegaskan, langkah tersebut tidak dengan upaya melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan.

Saat ini, kata Silmy, perusahaan tengah mengalihkan sebagian karyawan ke anak perusahannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi unit kerja perusahaan agar dapat mengurangi biaya operasional perusahaan.

"Kalau saya keluarkan (spin off) ke anak dan cucu perusahaan otomatis karyawan Krakatau Steel akan berkurang. Ketika itu berkurang artinya Krakatau Steel sebagai holding akan ramping," jelasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, tantangan Kratau Steel hari ini semakin berat karena harus bersaing dengan industri baja dari luar negeri. Jika tidak melakukan langkah efisiensi, maka perusahaan pasti akan merugi dan kalah dari persaingan.

"Jepang dan Korea sudah mengantisipasi dari 20 tahun lalu, mereka melakukan perampingan. Krakatau Steel itu terlambat," jelasnya.

Adapun tantangan terbesar Indonesia saat ini yakni, perusahan baja China, Jepang, dan Korea Selatan. Negara -negara tersebut mampu memproduksi baja yang melebihi kemampuan Indonesia.

Karena itu, tegas Silmy, perusahaan mengambil terobosan untuk menyelamatkan ekonomi negara. Perusahaan mengambil langkah efisiensi dengan pertimbangan kemampuan dan menyehatkan keuangan perusahaan.*(Marsi Edon)