Presiden Jokowi di gedung MPR/DPR/DPD RI. (Foto: Antara)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Korneles Galanjinjinay mengkritisi pidato Jokowi dalam pembukaan sidang tahunan MPR di Senayan. Dia menyayangkan Presiden RI Joko Widodo tidak menyinggung sedikitpun tentang persoalan Agraria yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat bawah khususnya para petani di pedesaan.
Menurutnya Reforma Agraria Jokowi dalam Nawa Citanya belum tuntas, sehingga dalam periode ke-2 dinilai masih perlu tetap konsisten dan komitmen menyelesaikan kasus-kasus Agraria.
“Persoalan Agraria ini merupakan persoalan akar rumput yang secara langsung menimpa masyarakat khususnya pedesaan, karena itu kita sebenarnya berharap Bapak Presiden Jokowi itu menegaskan kembali untuk fokus juga menangani persoalan-persoalan Agraria. Namun sayangnya kita tidak mendengar itu," tutur Korneles melalui siaran pers.
Pemindahan Ibu Kota juga tidak luput dari sorotan Korneles. Menurutnya pemindahan Ibu Kota harus betul-betul matang dalam perencanaan, sehingga dapat meminimalisir potensi timbulnya konflik agraria dan juga lingkungan.
"Dalam hal pemindahan Ibu Kota, kita mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah pusat selama itu untuk kepentingan Bangsa dan Negara, namun pemerintah juga harus tetap menjunjung tinggi hal-hak masyarakat yang berkaitan dengan tanah dan kelestarian lingkungan terutama wilayah yang masuk dalam peta hutan adat. Disinilah pentingnya Jokowi menegaskan persoalan agraria sehingga implementasi dibawah tidak sembarangan main tebang hutan atau serobot tanah rakyat," ujar Korneles.
Bertepatan dengan momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, Ketua Umum PP GMKI, Korneles turut mengajak seluruh masyarakat untuk merefleksikan kembali makna Kemerdekaan dengan perspektif kemerdekaan akan hak kepemilikan tanah oleh rakyat.
"Melalui momentum ini kami ingin mengucapkan selamat merayakan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan marilah kita refleksikan kemerdekaan ini dengan melihat kemerdekaan rakyat dalam menguasai tanah," ucap Korneles.
Refleksi tersebut disampaikan mengingat berdasarkan catatan dari Konsersium Pembaharuan Agraria (KPA) selama kepemimpinan Jokowi 2014-2019 menyebutkan 41 korban diduga tewas, 546 dianiaya, dan 51orang tertembak. Sedangkan luaas konflik tanah sendiri mencapai 807.177 hektare dengan didominasi sektor perkebunan sawit yakni mencapai 591.640 hektare, kehutanan (65 ribu hektare), pesisir (54 ribu hektare),dan pertambangan (49 ribu hektare). Oleh karena itu ia mengingat bahwa pemerintahan Jokowi jilid 2 jangan sampai menutup mata terhadap persoalan agraria.
"Dalam suasana sorak sorai kemeriahan Kemerdekaan, kami inginkan pak Jokowi jangan sampai visi nya tentang Indonesia Maju berbasis ekonomi dan teknologi kemudian meninggalkan persoalan wong cilik yaitu Agraria, karna bangsa yang merdeka adalah bangsa yang menempatkan rakyatnya berdaulat atas tanahnya," tegas Korneles. (Very)