Nasional

Masalah Papua Jadi Point Interupsi di Sidang Paripurna DPR

Oleh : Mancik - Selasa, 20/08/2019 15:39 WIB

Suasana Sidang Paripurna dengan Agenda Pengambilan Keputusan Pertanggungajawaban APBN Tahun 2018. (Foto:CNNIndonesia.com)

Jakarta,INDONEWS.ID - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat asal Papua Barat, Michael Wattimena dan anggota DPR F-Gerindra dari Papua, Steven Abraham dan  Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat asal Papua Willem Wandik , mengangkat masalah Papua di sidang Paripurna hari ini. Diketahui, sidang paripurna mengagendakan pengambilan keputusan tentang pertanggungajawaban APBN tahun 2018.

Michael Wattimena dalam interupsinya menyentil soal masalah persekusi terhadap mahasiswa asal Papua di kota studi Surabaya dan Malang. Ia secara khusus meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini hinga tuntas.

Selain itu, jelas Michael, kasus ini diduga kuat memiliki mempunyai motif dan tujuan tersendiri dibaliknya. Karenanya, ia mendorong kepolisian untuk mengusut pihak-pihak yang diduga sebagai aktor dibalik peristiwa tersebut.

"Untuk itu, melalui forum yang mulia ini, supaya diusut dengan tegas kejadian yang terjadi di Surabaya, di Malang, dan di Yogya. Sebenarnya ini konten politiknya apa? Apalagi dalam suasana kita baru masuk dalam ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-74. Pasti ada sesuatu yang lain di balik ini semua," kata Michael,Jakarta, Selasa,(20/08/2019)

Terhadap ada informasi soal pembuangan bendera merah putih, kata Michael, kepolisian mesti melakukan tindakan penyelidikan segera cepat. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Kami minta kepada Bapak Kapolri untuk mengusut siapa yang sebenarnya di balik penurunan bendera atau memasukkan bendera Merah Putih di dalam selokan itu," ungkapnya.

Sementara itu,DPR Fraksi Gerindra, Steven Abraham menyoroti secara khusus terkait dengan pernyataan wali kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Diduga wali kota Malang mengatakan akan mengusir masyarakat yang sering membuat kerusuhan di Malang.

"Pernyataan sikap dari Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang untuk mengusir yang menimbulkan rusuh, ini salah satu pernyataan yang sangat merugikan NKRI kita. Bagaimana seseorang yang buat onar harus diusir pulang? Mau pulang ke mana kita? Ini tanah kita. Semua hak sama," kata Steven.

Ia juga meminta kepada Mendagri Tjahjo Kumolo agar memberikan teguran kepada kepala daerah yang secara sengaja melakukan kesalahan. Menurut Steven, masyarakat Papua tidak pernah mengusir pendatang yang ada di Papua.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat asal Papua Willem Wandik. Ia meminta kepada pemerintah pusat untuk secara serius menangani masalah yang terjadi pada mahasiswa papua di Malang dan Surabaya.

"Pada forum terhormat ini kami menyampaikan kepada elite nasional pemerintah pusat untuk harus serius menyikapi persoalan ini, karena persoalan Papua ini tidak dalam kondisi baik-baik saja," ungkapnya.

Ia juga meminta kepada pihak kepolisian dan pemerintah pusat untuk mengusut tuntas oknum yang berada dibalik ujaran pelaku kekerasan rasial di Surabaya dan Malang. Orang-orang yang diduga sebagai pelaku mesti diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan supaya pihak-pihak yang ikut terlibat di dalam memprovokasi dan turut ambil peran dalam tindakan yang menimbulkan rasa terusik dan rasa tersinggung dan menyakiti rakyat Papua, tentunya pemerintah pusat harus bersikap tegas dan mengusut tuntas, baik di Surabaya maupun juga Kota Malang," pungkasnya.

 

 

 

 

Artikel Terkait