Nasional

Menteri Rini Mewariskan "Bola Panas" untuk Kementerian BUMN

Oleh : very - Selasa, 20/08/2019 20:20 WIB

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira dalam diskusi “Di Balik Rencana Perombakan Direksi BUMN Menjeang Pembentukan Kabinet Baru”, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/8). Tampil juga sebagai narasumber yaitu Ahmad Yuslizar, aktivis `98 dan juga relawan Jokowi pada pemilu Presiden 2019. (Foto: Indonews.id)

Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri BUMN Rini Soemarno mewariskan bola panas pada Kementerian BUMN dengan rencana melakukan penujukkan direksi baru pada beberapa perusahaan BUMN melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Beberapa perusahaan BUMN tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan satu perusahaan energi, PGN. 

"Ibu Rini hemat saya sengaja menempatkan posisi yang sulit bagi Menteri setelah dirinya nanti, dengan menempatkan rencana pergantian direksi BUMN ini. Karena itu posisi pergantian direksi itu merupakan posisi yang krusial," ujar Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira dalam diskusi “Di Balik Rencana Perombakan Direksi BUMN Menjeang Pembentukan Kabinet Baru”, di Cikini,  Jakarta Pusat, Selasa (20/8). Tampil juga sebagai narasumber yaitu Ahmad Yuslizar, aktivis `98 dan juga relawan Jokowi pada pemilu Presiden 2019 lalu.

Menurut Bhima, hal yang bisa terbaca dari sikap Rini Soemarno ini adalah adanya hubungan yang tak harmonis lagi antara Menteri BUMN itu dengan Presiden Jokowi. "Ini menunjukkan adanya hubungan yang tak harmonis antara Presiden Jokowi dengan Rini Soemarno. Karena itu Rini terlihat enggan mengikuti arahan dari Moeldoko yang merupakan representasi Presiden Jokowi agar tidak melakukan pergantian direksi," ujarnya.

Menurut Bhima, pergantian ini, jika betul-betul terjadi, akan membawa ekses bagi Kementerian BUMN ke depan. Pasalnya, dari sisi kinerja, perusahaan BUMN tersebut memiliki pertumbuhan yang bagus dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau pertumbuhan laba BUMN kita itu seperti BRI dan PGN pada kuartal kedua ini relatif lebih baik dibanding dengan sebelumnya,” ujarnya.

Bhima mensinyalir bahwa rencana pergantian direksi tersebut lebih banyak ditentukan oleh rasa senang dan tidak senang pada orang tertentu.

“Ada like dan dislike pada orang tertentu. Tapi, apakah ada jaminan bahwa tokoh tersebut (direksi baru) akan loyal pada kementerian BUMN walaupun Menteri Rini nanti tidak akan menjadi menteri lagi?” ujarnya.

Karena itu, kata Bhima, kalau hal ini dibiarkan, maka akan membebani menteri yang baru.

Karena itu, yang menjadi pertanyaan Bhima yaitu mengapa pergantian direksi tidak terjadi pada kementerian BUMN lain seperti Wijaya Karya dan Hutama Karya. Hal itu, katanya, karena BUMN tersebut mengalami penugasan berat selama masa kampanye Presiden 2019 lalu. BUMN tersebut dipacu untuk menyelesaikan berbagai program sebelum kampanye pilpres 2019 berakhir.

“Hal yang dilakukan oleh Menteri Rini itu mengganggu BUMN dalam lima tahun ke depan. Karena itu, RUPSLB yang akan dilakukan oleh Menteri Rini akan merusak kinerja BUMN di masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Yuslizar mengatakan, rencana pergantian direksi BUMN itu merupakan sebuah anomali. Pasalnya, melalui Moeldoko telah ditegaskan bahwa menteri tidak boleh melakukan pergantian terhadap direksi. Namun, Menteri Rini tetap akan ngotot melakukan pergantian.

“Ini sebuah anomali ketika Presiden Jokowi menegaskan melalui Moeldoko bahwa tidak ada satu menteri pun yang melakukan pergantian direksi BUMN. Ini merupakan perlawanan Rini Soemarno,” ujarnya. (Very)

Artikel Terkait