Kemendagri: Penyelesaian Masalah Papua Kembali Digelar Akhir Agustus di Jatim

Jakarta, INDONEWS.ID - Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, pihaknya akan menggelar pertemuan kembali antara pemerintah provinsi Jawa Timur bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada akhir bulan Agustus. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya beberap hari lalu.

Pertemuan ini, terang Akmal, mengundang Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Selain itu, pihak Kementerian Dalam Negeri akan mengundang Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri.

"Sekarang yang kita lakukan adalah merencanakan pertemuan di Jatim, tuan rumah Bu Khofifah (Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa). Yang diundang Gubernur Papua beserta seluruh perangkatnya kemudian Papua Barat dan juga nanti kita akan menghadirkan Menko Polhukam, Kapolri, dan Mendagri," kata Akmal seperti dilansir detiknews, Jakarta, Rabu,(21/08/2019)

Terkait agenda pertemuan, jelas Akmal, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku tuan rumah. Pemprov Jatim diberikan kepercayaan untuk membuat konsep pertemuan yang melibatkan tiga provinsi tersebut.

"Kita rencanakan akhir Agustus ini. Cuma jadwalnya kami serahkan kepada Bu Gubernur. Format seperti apa, kita akan komunikasi dengan Papua. Apakah kita akan bakar ayam atau bakar apa sesuai nanti," jelasnya.

Salah satu target dari Kemendagri,lanjut Akmal yakni memberikan jaminan terhadap mahasiwa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Jawa Timur. Pertemuan ini nantinya akan mempertegas sikap pemerintah pusat untuk tidak membahas terkait masalah separatis.

"Tidak. Langkah yang dilakukan bagaimana beri jaminan bagi warga Papua yang berpendidikan di sini. Yang sekolah di sini. Begitu juga warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat. Intinya kita mencoba meredam konflik-konflik bermuara kepada diskriminasi dan sara. Nah jadi langkah cuman menenangkan untuk membuat Kondisi kembali aman," ungkap Akmal.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah menerangkan, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan pemerintah Papua dan Papua Barat. Adapun konsep acara tersebut, kata Khofifah, Pemprov Jatim akan bekerja sama dengam Pihak Papua dan Papua Barat.

"Mungkin untuk peningkatan kualitas SDM sama-sama kita berikhtiar meningkatkan kualitas SDM kita. Kemudian muncul dari Pak Lenis (Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya) untuk magang PNS misalnya, jadi PNS yang baru 80 persen. CPNS bisa magang disini sampai dua tiga tahun," jelasnya.

Selain upaya tersebut di atas, Pemrov Jatim telah mengetengahkan tujuan pertemuan tersebut untuk mendorong mutu sumber daya manusia. Pemprov Jatim juga sedang melakukan kajian apakah perlu dilakukan pertukaran ASN untuk mendorong kemajuan -kemajuan baru di Jatim.

"Beliau sampaikan kalau begitu bisa dilakukan tidak hanya di provinsi. Jadi bisa nanti sister city kabupaten mana dengan Jayapura, kabupaten mana dengan Manokwari dan seterusnya. Sehingga kalau ada sejumlah PNS atau CPNS yang akan magang, kita bisa berbagi di banyak kabupaten/kota termasuk di provinsi di dinas mana sesuai dengan SK CPNS mereka, termasuk vokasional training jadi banyak hal berkaitan dengan kualitas SDM," pungkasnya.*