Pendekatan Ekonomi dan Keamanan Lokomotif Penyelesaian Masalah Papua

Jakarta, INDONEWS.ID -- Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan sinergitas antara aspek ekonomi dan keamanan sangat penting guna meredam persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini. Hal ini merupakan  senjata  utama memitigasi  eskalasi kericuhan agar tidak semakin meluas.

“Saya meyakini, pendekatan ekonomi dan keamanan bisa menjadi  lokomotif   meredam kericuhan yang terjadi di bumi Papua,” ujar Said Abdullah di gedung DPR/MPR,  Jakarta, Jumat (23/8).

Menurutnya, pendekatan  komprehensif  sangat  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  persoalan di  Papua dan Papua Barat. Penuntasan permasalahan  di  tanah  Papua  mutlak ditempuh agar agenda pembangunan yang sudah dirancang pemerintah berjalan normal.

Bagi Said, ada dua model pendekatan prioritas yang harus dilakukan yakni dari aspek ekonomi dan keamanan. Kedua aspek ini seperti dua sisi mata uang yang saling bergantungan.

Sektor ekonomi jelasnya tidak akan berjalan tanpa jaminan keamanan. Ini artinya, pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan. Sedangkan kekuatan pertahanan membutuhkan kemampuan ekonomi yang mendukung melalui alokasi anggaran.

Namun pendekatan keamanan ini mengedepankan pola “soft  power” yang  lebih  persuasif  seperti negosiasi dan dialog.

Hal ini harus dipasang sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan  konflik. Karena  pendekatan  “hard  power”  terbukti tidak  efektif terhadap konflik di bumi Papua.

“Saya kira, penanganan kerusuhan Papua dan Papua Barat tidak boleh sporadis, perlu terapi khusus. Bangun dialog dan rekonsiliasi, libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat Papua untuk memetakan jalan penuntasan konflik di bumi Cenderawasih,” terang Ketua DPP PDI P Bidang Perekonomian ini.

Said mengatakan stabilitas keamanan berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya pada aspek sosial, namun juga mempengaruhi bidang ekonomi.

Jika daerah itu tidak aman maka bisa berimbas pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut.

Situasi ini akan mempengaruhi minat para investor dalam berinvestasi yang muaranya menganggu ekonomi nasional.

Karenanya, pemerintah wajib menjaga stabilitas keamanan untuk menciptakan perekonomian yang sehat.

“Korelasi antara ekonomi dan keamanan merupakan hubungan yang timbal balik. Daerah yang ekonominya tumbuh, pasti keamanannya terjamin baik,” ucapnya.

“Sebaliknya jika kondisi ekonomi tidak stabil, akan memberikan dampak pada gangguan keamanan yang bisa memberikan efek negatif pada ekonomi,” tuturnya.

Wakil Rakyat 4 Periode ini meminta pemerintah mengawal kondusifnya situasi di tanah Papua guna memastikan laju perekonomian nasional berjalan sesuai koridornya.

“Apabila keadaan aman dan kondusif maka pelaku ekonomi seperti pengusaha, investor dan lainnya dapat beraktivitas dengan percaya diri,” ucapnya.

Said menjelaskan solusi permasalahan Papua dan Papua Barat tidak bisa dilihat secara parsial tetapi harus komprehensif dari berbagai dimensi.

Untuk itu, pemerintah harus merumuskan platform penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat bersifat jangka panjang.

Sebab, provinisi di ujung timur Indonesia ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.

 “Yang dibutuhkan sekarang ini, solusi yang bersifat jangka panjang dan  lebih  komprehensif. Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa,” terangnya.

Lebih lanjut, politisi senior PDI Perjuangan ini meminta pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi dan  peningkatan  kesejahteraan  bagi  rakyat  Papua. Langkah  itu  harus  dipercepat  demi  membangkitkan kepercayaan dari masyarakat Papua terhadap  pemerintahan.

“Pemerintah pusat harus memberikan porsi khusus secara nasional dalam kegiatan pembangunan Papua sehingga  bisa  memperkecil  gap ekonomi rakyat disana,” pungkasnya. (Very)