Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan). (ANTARA FOTOWahyu Putro A)
Jakarta, INDONEWS.ID - Kendati laporan terakhir terkait situasi terkini Papua cukup kondusif, namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memastikan langsung di lokasi. Menurut rencana, mereka akan berangkat sore ini (2/9/19) ke Papua dan akan berkantor di sana selama sepekan kedepan.
Demikian keterangan yang diberikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (2/9/2019).
"Kapolri, Panglima TNI, dan beberapa pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri akan berangkat hari ini. Rencana pukul 16.00 WIB untuk melakukan beberapa pengendalian dan juga dialog dengan beberapa tokoh yang dianggap sangat penting. Tujuannya untuk menjamin keamanan agar situasi dan kondisi kembali sangat kondusif walaupun saat ini relatif kondusif," terangnya seperti dilansir dari detik.com
Iqbal menyebut kapolri dan panglima bakal berkantor di Papua selama 4-10 hari. Waktu berkantor ini bergantung pada situasi keamanan Papua dan Papua Barat.
Situasi Papua dan Papua Barat disebut Iqbal sudah kondusif. Masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Total personel gabungan TNI-Polri saat ini mencapai 6.000 orang.
"Kita sedang melakukan upaya dialog, upaya upaya sosialisasi. Bahkan kita tambah (personel) di Papua dan Papua Barat sudah lebih kurang 6 ribu personel sudah di sana, untuk melakukan jaminan keamanan," sambung Iqbal.
Sebelumnya Kapolri memerintahkan Kapolda Papua Irjen Rudolf Albert Rodja dan Kapolda Papua Barat Brigjen Hery Rudolf Nahak mengeluarkan maklumat seusai serangkaian aksi demonstrasi di dua wilayah tersebut yang berakhir anarkis. Inti dari isi maklumat adalah melarang demonstrasi yang berpotensi rusuh.
Selain itu, Kapolri menyebut hasil pemantauan intelijen yang menunjukkan ada keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua. Saat ini, Polri berkoordinasi dengan para stakeholder, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk menyikapi keterlibatan pihak asing tersebut.
"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional. Jadi kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu dan jaringan intelijen," kata Tito, Minggu (1/9).*(Rikardo)