Desentralisasi Vs Sentralisasi

Jakarta, INDONEWS.ID -  Otonomi daerah itu seperti Pil Kuat, digunakan untuk meningkatkan Stamina dan Kualitas Daya "Tempur" sehingga akan membawa kebahagiaan dan Kepuasan Lahir Bathin.

Itulah sebabnya mengapa Otonomi Daerah berubah dari Otonomi Bertingkat (Terbatas) menjadi Otonomi Daerah Seluas Luasnya dengan harapan elit daerah dan masyarakat setempat yang lebih tau permasalahan dan solusi bagi daerahnya sendiri. Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, Dan mereka sendiri yang menentukan pemimpin  serta arah pembangunan daerahnya.

Tapi ketika Pil Kuat "Otonomi Daerah" ini disalahgunakan.. yang seharusnya hanya digunakan kepada pasangan yang sah dan halal akan tetapi digunakan juga kepada tetangga dan orang lain yang bukan muhrimnya, maka bencanalah yang akan terjadi.

Inilah realitas Otonomi Daerah  saat ini hanya memindahkan masalah dari pusat ke daerah.
Faktanya bahwa hingga Tahun 2019 ini terdapat 416 (76%) Kepala Daerah yang terlibat Tindak Pidana Korupsi dari 542 Daerah Otonom.

Hilangnya nilai2 dan hubungan sosial antar masyarakat daerah karena berbeda kepentingan dan pilihan politik dalam Pilkada sehingga tidak jarang Pilkada menjadi ajang melampiaskan emosi dan terjadinya konflik sosial antar masyarakat daerah.

Birokrasi Pemerintahan yang seharusnya netral akan tetapi faktanya tidak bisa bebas dari  kepentingan dan pengaruh kekuasaan elit daerah. Sehingga terkadang ASN menjadi korban politik lokal sekaligus bisa menjadi peluang karena adanya akses kekerabatan dan bagian dari Tim Sukses KDH yang terpilih.

Lalu apakah harus kembali lagi ke Sistem  Sentralisasi Pemerintahan seperti gandul jam saja Bolak Balik tanpa arah yang tidak menentu.(Penulis DR Andi Asikin Dosen Senior IPDN)