Bisnis

Pemerintah Gandeng Pihak Swasta Bangun Bandara Singkawang

Oleh : Ronald - Selasa, 08/10/2019 08:31 WIB

Proyek Pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. (Foto : Ilustrasi)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah akan mengerjakan proyek Bandara Singkawang, Kalimantan Barat dengan swasta. Saat ini, mereka mulai menawarkan proyek tersebut kepada swasta. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, pihaknya menyambut positif kegiatan market sounding. Mengingat pentingnya keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

"Pak Presiden secara khusus mengingatkan kepada kami, berikan kesempatan swasta, swasta asing untuk masuk ke industri prasarana perhubungan. Karena kita yakin kompetensi yang dimiliki swasta, modal yang dimiliki swasta itu diperlukan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu banyak," kata dia, di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Sementara itu, Direktur Bandara Sinkawang Pramito Hadi mengatakan total kebutuhan investasi bandara tersebut mencapai Rp4,3 triliun. Kebutuhan investasi tersebut dibutuhkan untuk belanja modal dan modal operasi.

"untuk capex kebutuhan Rp1,7 triliun dan modal operasi sebanyak Rp2,6 triliun," katanya.

Praminto mengatakan pembangunan bandara untuk saat ini berada dalam tahap preparasi atau persiapan. Kalau sudah jadi, bandara seluas 151,45 hektare itu juga rencananya akan digunakan untuk melayani penerbangan domestik maupun Internasional.

"Beberapa penerbangan yang akan dilaksanakan dari bandara Singkawang ini adalah ke Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan, dan berapa potensial rute yang untuk internasional adalah ke Singapura, Kuala Lumpur, Taiwan, Hongkong, dan Nantinya mungkin ada beberapa alternatif yang lain," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Thomas Lembong mengatakan model kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan Bandara Singkawang tersebut merupakan alternatif pembiayaan infrastruktur yang penting.

Pasalnya, menurut Thomas, saat ini kondisi ekonomi global sedang tak menentu, sehingga penggunaan APBN harus lebih diminimalkan demi mengurangi ketergantungan pembiayaan.

"Kami sejauh mungkin harus bergeser dari ketergantungan dari APBN. Soalnya ekonomi ini lagi berat, kondisi APBN per hari ini aja outlook-nya kepeleset dari target penerimaan pajak sampai 200 triliun," kata Thomas. (rnl)

Artikel Terkait