Kelompok Disabilitas Audiensi ke DPRD DKI Jakarta

Jakarta, indonews.id - Demokrasi mengedepankan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun demikian, lebih tepat jika dikatakan bahwa mayoritas yang menjadi penguasa tertinggi dalam suatu sistem demokrasi. Alhasil, banyak terjadi tirani minoritas yang dianggap posisi mayoritas menjadi mendominasi berbagai hal.

Pada sistem demokrasi yang mengupayakan keadilan ketimbang prosedural, maka tirani mayoritas dapat diredam dengan pemenuhan hak. Demokrasi erat kaitannya dengan pemenuhan hak sehingga pemerintah pun perlu perhatikan hak minoritas. Akademisi, Will Kymlicka menyebut bahwa tanpa hak tertentu, anggota minoritas tidak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan kerja untuk menjadi anggota mayoritas.

Salah satu kelompok minoritas adalah kelompok penyandang disabilitas atau difabel. Beberapa yayasan disabilitas mendatangi DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan pandangan mereka terkait pemenuhan hak kelompok disabilitas pada 15 Oktober 2019. Fraksi Partai NasDem mendengarkan keluhan kelompok minoritas ini.

Anggota DPRD Komisi E dari partai NasDem terkait Kesejahteraan yakni Hariadi Anwar dan Abdul Aziz Muslim menyambut kelompok difabel. Adapun beberapa dinas juga hadir audiensi yang diselenggarakan di lantai dasar DPRD. Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan hingga Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ikut serta hadir untuk mendengarkan kebutuhan kelompok difabel.

Audiensi yang dihadiri DPRD dan dinas yang hadir diharapkan efektif. Diharapkan legislatif dan eksekutif dapat sepakati peningkatan alokasi anggaran untuk pemenuhan hak difabel.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo sampaikan dinas yang dipimpinnya telah memberikan perhatian pada disabilitas. Beberapa halte Transjakata sudah perhatikan disabilitas dengan fasilitas lift di pada JPO. Salah satu kebijakan terkini yakni ganjil - genap (Gage) juga berikan kemudahan bagi disabilitas. Dengan adanya stiker disabilitas, pengendara disabilitas berhak bebas Gage. Selain itu, dishub juga berpendapat bahwa setiap kantor harus memiliki parkir khusus disabilitas.

Dinas Perumahan juga sampaikan jika disabilitas mendapat perhatian dalam perumahan vertikal. Berbeda dengan tower yang telah memiliki lift, pada blok rumah susun masih menggunakan tangga yang menyulitkan disabilitas. Oleh karena itu, kelompok kebutuhan khusus diprioritaskan di bawah.

Dinas Pendidikan menjelaskan adanya peningkatan jumlah sekolah luar biasa (SLB). SLB pada awalnya ada 6 sekarang 12. Ke depan, Dinas Pendidikan berencana siapkan SLB terbaru. Membangun SLB butuh desain yang berbeda untuk penuhi kebutuhan disabilitas. Peralatan dalam SLB pun khusus seperti mesin jahit dan komputer yang disediakan setiap tahunnya.

Adapun keluhan dari disabilitas yang disampaikan yakni, penolakan siswa disabilitas oleh sekolah karena fasilitas gedung belum ramah disabilitas. Masalah lain adalah rumah sakit yang juga tidak ramah disabilitas, kursi roda tidak dapat masuk ke ruangan sehingga pasien harus ditangani di luar ruangan.

Harapan mereka lainnya adalah adanya Integrasi transportasi umum masal yang memudahkan seperti lajur khusus dari stasiun ke halte Transjakarta. Saat ini kerap dikeluhkan lajur jalan kaki yang semerawut karena jalan digunakan juga untuk kendaraan bermotor dan pedagang. Jarak antar moda transportasi juga cukup jauh dan menyulitkan kelompok disabilitas.