Nasional

Perhimpunan Indonesia Timur Rekomendasikan Pembentukan Tim Rekonsiliasi Kasus Wamena

Oleh : very - Rabu, 16/10/2019 18:05 WIB

Para tokoh Perhimpunan Indonesia Timur yang terdiri dari Muhammad Syukur Mandar, Koordinator, Robert B Keytimu, Roy Simbiak, Rully Said, dan Andi Bohar, dalam konferensi pers di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (16/10). (Foto: Indonews.id)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Kawasan Timur Indonesia merupakan bagian penting dari Indonesia.  Di kawasan ini terdapat kurang lebih 13 provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Karena itu, tak berlebihan jika banyak kalangan menyatakan bahwa masa depan Indonesia ada di kawasan timur Indonesia.

Perhimpunan Indonesia Timur (PIT) adalah suatu perkumpulan tokoh kawasan yang sejak dulu telah fokus mengawal pembangunan kawasan timur Indonesia. Perhimpunan ini berdiri sejak tahun 2002 lalu.

Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, PIT memberikan dukungan penuh pada Presiden Jokowi dalam menyelesaikan program lanjutan dan Program yang telah dicanangkan lima tahun kedepan. 

Dalam konteks itu, PIT merekomendasikan beberapa hal yang bersifat urgen dan memerlukan penyelesaian secara cepat dan cermat oleh Presiden dan dilaksanakan oleh para Menteri terkait sebagai perpanjangan tangan Presiden.

Rekomendasi itu disampaikan oleh para tokoh Perhimpunan Indonesia Timur yang terdiri dari Muhammad Syukur Mandar, Koordinator, Robert B Keytimu, Roy Simbiak, Rully Said, dan Andi Bohar.

“Presiden Jokowi sangatlah tanggap menyikapi persoalan pengungsi gempa Lombok NTB, Pengungsi Wamena, dan pengungsi Gempa Maluku, namun disayangkan instansi terkait yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut diatas sangatlah lamban dan tidak membuahkan suatu hasil yang sesuai harapan masyarakat di kawasan timur Indonesia,” ujar Koordinator PIT, Muhammad Syukur Mandar saat membacakan pernyataan sikap di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Karena itu, PIT mengusulkan pemerintahan agar dibentuk tim rekonsialisasi yang melibatkan tokoh ada setempat, tokoh lintas agama, dan Tokoh Nasional yang independen, dalam melakukan rekonsiliasi pemulihan di Wamena.

Selanjutnya, PIT juga merekomendasikan penyelesaian pengungsi Maluku yagn bersifat menyeluruh, dan sesuai dengan kondisi objektif pengungsi yang berada di kamp pengungsi, dalam waktu yang cepat dan cermat.

Selanjutnya, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus penembakan dua mahasiswa di Kendari. Penyelesaian masalah itu diharapkan bersifat tranparan dan pelakunya dapat diberi sanksi sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Carut-marut kondisi pertambangan di Freport Papua, Di sulawesi Tenggara, di Maluku Utara, dimana telah dibanjiri oleh tenaga kerja asing, juga haruslah segera ditertibkan, dan mendahulukan kepentingan pencari kerja dan tenaga kerja lokal.

Untuk itu, demi membantu mensukseskan Program Presiden Jokowi dalam lima tahun kedepan, PIT mengusulkan tokoh-tokoh kawasan yang memiliki kemampuan, loyal dan berintegritas untuk masuk mengisi kabinet Jokowi Ma`aruf, di pos-pos menteri dan pos wakil menteri yang terkait dengan kawasan timur Indonesia. Kawasan tersebut antara lain yaitu Kementrian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata  baik sebagai menteri dan ataupun sebagai calon wakil menteri.

Perhimpunan Indonesia Timur juga mengusulkan pembentukan badan setingkat menteri yang dinamakan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan program Presiden di kawasan timur secara terintegrasi dan menyeluruh.

Pada tingkat menteri, PIT mengusulkan beberapa nama calon menteri yang layak dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. Mereka itu yakni Prof. Dr. La Ode Ida (Akademisi/Tokoh Kawasan Timur, Mantan Wakil Ketua DPD RI), Andi Gani Nena Wea (Ketua KSPI/Tokoh buruh), Prof. Dr. Alex Retrubun (unsur biraokrat/mantan wakil menteri), Drs. Manuel Kaisiepo. M.H. (Tokoh Papua, Mantan Menteri PDT), Dr. Muhammad Zainul Majdi. Lc. M.A. (Mantan Gub. NTB), dan Prof. Dr. Letjen (Purn) Syarifuddin Tippe (Unsur Purn TNI/Akademisi). (Very)

 

Artikel Terkait