Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.(Foto:IST)
Jakarta,INDONEWS.ID - Anggota Komisi IV DPR Hermanto meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo unjuk kemampuan dalam 100 hari kerja melakukan pembenahan di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Kemampuan seseorang dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bisa dinilai dari masa kerja 100 hari tersebut.
"Jika tidak ada yang berubah dalam 100 hari, maka hampir bisa dipastikan tidak akan ada yang berubah signifikan sepanjang 5 tahun," Kata Hermanto usai mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Jakarta, Selasa,(5/11/2019)
Menurutnya, unjuk kemampuan itu setidaknya diwujudkan dalam 3 hal. Pertama, ada perbaikan infrastruktur pertanian yang dibangun.
"Tunjukkan, infrastuktur pertanian mana saja yang tuntas diperbaiki dalam 100 hari," ungkapnya
Kedua, kata Hermanto, mampu mencegah alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain. Pada bulan Mei 2019 lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) berdasarkan data dari pemotretan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menginformasikan luas lahan baku sawah Indonesia adalah 7,1 juta hektar.
"Kita lihat bersama 100 hari kedepan. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengurangi laju alih fungsi tersebut dan apakah lahan sawah masih seluas itu atau sudah berkurang," jelasnya.
Terakhir,menurutnya, Nilai Tukar Petani (NTP). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai tukar petani dalam lingkup nasional pada Oktober 2019 sebesar 104,04.
"Jika program-program jangka pendek Kementerian Pertanian bisa meningkatkan NTP secara signifikan maka terbukti jajaran Kementan bisa dipercaya untuk bekerja selama 5 tahun kedepan", paparnya.
Ia menegakskan, ketiga tuntutan di atas akan menjadi indikator Menteri Pertanian dalam memimpin Kementeriannya. Jika ketiganya berjalan dengan lancar, maka, ke depannya, pasti memberikan harapan catatan kemajuan terutama dala peningkatan produktivitas petani Indonesia.
"Jika tiga harapan diatas tidak tercapai dalam 100 hari kedepan, maka tidak ada harapan perubahan dalam 5 tahun kedepan.Lima tahun kedepan akan berjalan biasa saja", pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat 1 ini.*