Nasional

Pimpin Ratas, Jokowi Ingin Program Kartu Pra Kerja Dapat Segera Diimplementasikan

Oleh : Ronald - Selasa, 12/11/2019 16:59 WIB

Presdiden Joko Widodo dan Kartu Pra Kerja. (Foto : Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk segera melakukan reformasi pendidikan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai Program Kartu Pra Kerja dan juga mengenai Pendidikan dan Beasiswa di Kantor Presiden pada Selasa, (12/11/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk segera dapat mengimplementasikan Kartu Pra Kerja di tahun 2020. Hal tersebut diharapkan bisa membuat para pencari kerja yang memiliki Kartu Pra Kerja dapat memilih pelatihan dan kursus yang diminatinya.

"Oleh karena itu, terkait dengan reformasi sistem pendidikan saya meminta Kartu Pra Kerja segera diimplementasikan tahun depan saya minta. Sehingga pencari kerja pemilik Kartu Pra Kerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati." ujar Presiden Jokowi.

Dalam arahannya, Jokowi mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan yang ada, sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SMP ke bawah. Untuk itu, pemerintah akan segera mengimplementasikan Kartu Pra Kerja di tahun depan, sehingga para pencari kerja pemilik kartu pra kerja dapat memilih pelatihan dan kursus yang diminati. 

Tak hanya itu, Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk segera melakukan reformasi sistem pendidikan. Karena menurutnya, terobosan-terobosan yang cepat tersebut  sangat diperlukan sehingga pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

"Saya tekankan bahwa diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur an kemajuan teknologi sehingga perwujudan pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau geografis Indonesia yang luas bisa dilakukan, karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada," beber Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa dirinya akan mereformasi sistem pendidikan nasional dari hulu. Nadiem bahkan menuturkan, bahwa generasi muda Indonesia, dimulai dari para pelajar harus menguasai beragam bahasa, mulai dari bahasa asing hingga coding. 

Disamping itu, Mendikbud Nadiem juga menjelaskan, bahwa nasionalisme sempit harus dikesampingkan, agar Indonesia dapat mendatangkan pakar dari negara-negara asing, sehingga ada transfer teknologi guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia. (rnl)

 

 

Artikel Terkait