Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto (Foto: Liputan6)
Jakarta, INDONEWS.ID - Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya tengah mengkaji sejumlah opsi sebagai solusi atas evaluasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung. Salah satu opsi yang disebut Tito adalah Pilkada asimetris.
Merespon opsi tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung penuh usul Tito untuk memberlakukan Pilkada secara asimetris sebagai bagian dari hasil evaluasi sistem pemilihan langsung.
"Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris," ujar Hasto melalui keterangan tertulis pada Selasa, 19 November 2019.
Hasto menilai, Pilkada langsung saat ini memiliki potensi konflik akibat polarisasi masyarakat dan juga memakan ongkos politik yang tinggi.
Sehingga, ujar dia menambahkan, kerap kali Pilkada langsung menghadirkan bohir-bohir tertentu untuk membiayai pertarungan antarcalon. Dampaknya, ketika pemenang pilkada menjabat, eksploitasi sumber daya alam daerah terjadi demi membayar kembali biaya pilkada dimaksud.
"Karena kepentingan investor politik, sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal," ujar Hasto.
Untuk diketahui, pilkada asimetetris merupakan sebuah sistem yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antar daerah. Perbedaan tersebut bisa muncul dikarenakan suatu daerah memiliki karakteristik tertentu seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya ataupun aspek strategis lainnya.
Kondisi ini membuat posisi wali kota dan bupati ditentukan oleh gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).*(Rikardo).