Bisnis

Pemerintah Diharapkan Tambahkan Modal PNM Rp10 Triliun

Oleh : Rikard Djegadut - Jum'at, 22/11/2019 23:01 WIB

Asisten Deputi BU Jasa keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II, M. Khoerur Roziqin (Berkemeja Batik), Dirut PNM, Arief Mulyadi (Kemeja Putih), pada acara Ngopi BUMN di Kantor Pusat BUMN, Jum`at (21/11/19).

Jakarta, INDONEWS.ID - PT Permodalan Nasional Madani atau PNM mencatat per 21 November 2019 telah membiayai usaha super mikro sejumlah 5,8 juta nasabah yang tergolong dalam keluarga pra-sejahtera melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau Mekaar.

Pada 2020, pemerintah menyertakan modal sebesar Rp1 trilun untuk mendorong kesinambungan program tersebut. Namun, jumlah tersebut dinilai kurang maksimal bila disandingkan dengan target pemerintah pada 2024 yakni dengan nilai penyaluran KUR sebesar Rp300 trilun.

Demikian dikatakan Asisten Deputi BU Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II, M. Khoerur Riziqin, dalam acara Ngopi BUMN (Ngobrl Pagi bersama BUMN) dengan tema "Pembiayaan dan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Prasejahtera" di Lt. 3 Kantor Pusat BUMN, Jakarta Pusat, pada Jum`at (21/11/19).

"Jika plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan Pemerintah Jokowi di 2024 mencapai Rp 325 triliun, maka pemerintah seharusnya memberikan tambahan modal sebesar Rp10 trilun pada PNM, bukan Rp1 trilun," kata Khoerur Riziqin.

Permasalahannya, Riziqin menjelaskan penyaluran KUR tersebut dilakukan melalui bank. Sementara, keluarga pra-sejahtera tersebut tidak memiliki akses ke bank. Bahkan, dirinya meragukan, mereka tidak memiliki akses ke rekening sama sekali.

"Sedangkan PNM ini lebih menusuk ke jantungnya gitu. Jadi datang ke area-area di mana di situ ada keluarga pra sejahtera ini. Ini yang lebih hebat lagi soal PNM ini dibandingkan bank yakni adanya coaching," ungkap Riziqin.

Selai itu, Riziqin menambahkan dengan pemberdayaan dan komitmen PNM, tidak hanya meningkatkan perekonomian, namun PNM juga berhasil meningkatkan amanah dan kejujuran para nasabah dilihat dari sesi konsistensi membayar bunga dll. Untuk itu, Ia menyarankan, harusnya para nasabah ini mendapatkan pinjaman yang lebih besar.

"Jadi tingkat kejujuran dan amanah dari para ibu2 prasejahtera ini tdk diragukan lagi. Mereka mestinya mendapatkan pinjaman yang lebih layak lagi, bisa 5 juta," tutur Riziqin.

Saat ini, beber Riziqin, jumlah keluarga pra-sejahtera di Indonesia mencapai angak 15 juta. Dengan Rp1 triliun yang digelontarkan pemerintah pada 2020, hanya akan mengcover 5 juta. Sehingga, PNM tambahnya,membutuhkan sumber dana murah sebesar Rp10 trilun untuk mengcover 15 juta keluarga prasejahtera dengan tingkat suku bunga yang rendah.*(Rikardo). 

 

Artikel Terkait