Kabupaten Belitung Terima Penghargaan Indeks KELOLA APBD 2019 di Jakarta

Jakarta, INDONEWS.ID – Kabupaten Belitung menjadi salah satu penerima penghargaan dari Katadata Insight Center (KIC) karena dinilai berhasil dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemberian penghargaan dilakukan di Jakarta Theatre XXI Jakarta Pusat, Kamis malam (28/11).

H. Sahani Saleh, S.Sos langsung menerima sendiri penghargaan tersebut. Dia mengatakan, penghargaan tersebut terus memacu Kabupaten Belitung dalam pengelolaan APBD agar semakin lebih baik ke depan.

Menggunakan metode pengukuran Indeks Kelola, Katadata Insight Center (KIC) berhasil menjaring 64 kabupaten dan kota di Indonesia yang berprestasi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ke-64 daerah tersebut berhak mendapat penghargaan Indek Kelola 2019 dari KIC.

“Daerah-daerah tersebut memang melakukan banyak inovasi dan layak mendapatkan apresiasi,” kata Heri Susanto, Chief Content Officer Katadata seperti dikutip dari siaran pers di Jakarta.

Pemberian penghargaan Indeks Kelola ini merupakan kali kedua setelah pada 2018 KIC memberi apresiasi yang sama kepada 66 kabupaten dan kota. Tahun lalu daerah-daerah tersebut juga berhasil dan efektif dalam mengelola anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan.

Indeks Kelola merupakan sebuah metode untuk mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD untuk pembangunan daerah. Metode pengkuran Indeks Kelola ini merupakan hasil kerja sama KIC dengan panel ahli ekonomi independen. Tim ahli terdiri atas Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasonal Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K) Dr. Elan Satriawan, M.Ec yang juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM dan sejumlah dosen di FEB UGM lainnya, yakni Dr. Rimawan Pradiptyo, M. Sc, dan Dr. Gumilang Aryo Sahadewo, M.A.

Indeks Kelola terbagi menjadi empat kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi. Selain itu ada dua sub-kategori di bidang pendidikan dan kesehatan. Penilaian efektivitas pengelolaan anggaran daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Komponen administratif meliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.

Penilaian aspek kuantitatif dibagi menjadi dua komponen yaitu komponen ketepatan dan pencapaian pertumbuhan sektoral. Analisis data dimulai dengan pengelompokkan 508 kabupaten dan kota di Indonesia ke dalam empat kelompok menurut besarnya APBD per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga akhirnya didapat 64 Pemda dengan indeks kelola tertinggi.

Dari 64 pemda tersebut sebanyak sembilan daerah mampu meraih dua penghargaan, yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Sumbawa Barat Daya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Sumbawa, Kota Sibolga, dan Kabupaten Asmat.

Heri mengatakan, ke depan melalui Indeks Kelola ini diharapkan  akan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang berprestasi dari seluruh pelosok Nusantara dan maju bersaing ke pentas nasional. “Bukan hanya Joko Widodo, Anies Baridwan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Pranowo,” ujarnya.

Menurut Dr. Rimawan Pradiptyo, M.Sc, keberhasilan pembangunan di suatu negara tidak ditentukan oleh jumlah kekayaan alam yang dimiliki. Banyak negara berhasil menjadi negara maju dan sejahtera meskipun sumber daya alamnya sangat terbatas. Pembangunan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan aspek kelembagaan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan di berbagai negara. Kemampuan negara berfokus kepada pembangunan kedua aspek tersebut membutuhkan kemampuan dalam melihat tantangan masa depan (non myopic) dan adanya sense of crisis mengingat sumber daya selalu langka.

Evidence-based policy (EBP) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah di banyak negara maju untuk menjaga ketepatan alokasi anggaran pemerintah dalam proses pembangunan. Senyampang dengan hal tersebut, Indeks Kelola dibangun untuk mendorong pemerintah daerah agar strategis dalam pengalokasian anggarannya. Indeks Kelola mungkin bukanlah indikator yang sempurna, tapi pendekatan continuous improvement (perbaikan kualitas secara terus menerus) bertujuan untuk menyempurnakan indeks ini dari waktu ke waktu.

“Diharapkan keberadaan Indeks Kelola ini akan mendorong pemerintah daerah untuk selalu berupaya mengoptimalkan alokasi anggarannya dan fokus pada pencapaian hasil pembangunan,” ujar Himawan.

Bupati Belitung H. Sahani Saleh, S.Sos langsung menerima sendiri penghargaan dari tersebut. Dia mengatakan, penghargaan tersebut terus memacu Kabupaten Belitung dalam pembangunan agar semakin lebih baik ke depan. (Very)