Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian saat kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pengawasan Tahun 2020 di Hotel Borobudur, Jakarta.(Foto:Istimewa)
Jakarta,INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian,meminta Inspektorat Daerah memastikan 5 (Lima) Program Prioritas Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kelima Program tersebut yakni Pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan izin investasi, serta transformasi ekonomi.
"Nah ini dari Inspektorat juga memberikan supervisi agar ini masuk affirmative action anggaran-anggaran di tingkat daerah untuk pendidikan, kesehatan, stunting, pembangunan infrastruktur. Bantu pemerintah pusat dengan melancarkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” kata Tito usai menutup Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pengawasan Tahun 2020 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Mantan Kapolri ini juga meminta kepada Inspektorat Daerah mendorong sinkronisasi program dan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam membina dan memecahkan persoalan. Sinkronisasi diperlukan agar masalah di daerah dapat diselesaikan dalam waktu cepat.
"Selain itu jajaran Inspektorat selain berusaha mendorong sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, membina, menemukan persoalan-persoalan dan mencarikan solusi-solusi, tidak hanya ada persoalan kemudian ditindak, temukan solusi, kalau ada suatu persoalan yang berulang-ulang itu berarti ada sistem yang tidak benar, jangan dipukul orangnya (tapi) sistem yang diperbaiki," ungkapnya.
Selain itu, Inspektorat Daerah diminta untuk tegas dalam menegakkan aturan dan proses audit. Menurutnya, jika tindakan preventif dan pembinaan tidak cukup, perlu dilakukan tindakan tegas berupa pemberian sanksi yang dapat menimbulkan efek jera.
"Nah yang berikutnya lagi, kewenangan pengawasan, audit, terutama masalah aturan-aturan ,baik auditing anggaran maupun auditing norma-norma yang lain, aturan lain, kalau memang sudah tidak bisa dilakukan pembinaan dan orangnya nakal ya tindak tegas, bisa dengan mekanisme internal, administrasi, diberikan waktu untuk menyelesaikan, kerjasama dengan hukum (aparat penegak hukum) agar memberikan efek jera," tegasnya.
Baca juga : Pj. Ketua TP PKK Provinsi yang Baru Dilantik Diharapkan Menyesuaikan dan Melanjutkan Program yang Ada
Dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pengawasan Tahun 2020 yang dihadiri 350 orang peserta yang memiliki urusan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah dan pejabat terkait ini, diharapkan mampu menyamakan visi dalam membangun Indonesia sesuai Program Prioritas Nasional.
"Kita harapkan dengan rapat yang saya kira cukup besar ini, seluruh Indonesia dan seluruh jajaran inspektorat dari atas sampai ke bawah, memiliki kesamaan visi ini, kita harapkan bisa memberikan kontribusi untuk suksesnya visi-misi Bapak Presiden yang lima itu untuk menuju Indonesia semakin maju," jelasnya.
Untuk diketahui, Rapat Siknronisasi Perencanaan Pengawasan Daerah Tahun 2020 mengambil tema "APIP Mengawal Lima Program Prioritas Presiden" dengan harapan agar terbangun pemahaman yang sama antara APIP Pusat dan Daerah dalam mengawal lima program prioritas nasional.
Rakornas juga diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tanggal 13 November 2019 kepada seluruh jajaran Kepala Daerah untuk melaksanakan kelima visi secara efektif, efisien dan terintegrasi, dan memerlukan pengawasan dalam penyelenggaraannya.*