Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly
Jakarta, INDONEWS.ID - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie terkait keterlambatan menginformasikan keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku.
Asfi menduga ada upaya obstraction of justice atau penghalangan penyidikan dalam kasus ini. Karena itu, menurut dia, Yasonna dan Ronny juga harus disidik.
Baca juga : Minta Divonis Bebas, YLBHI Nilai Juliari Sangat Keterlaluan, Harusnya Dihukum Seberat-beratnya
"Indikasi obstraction of justice perlu disidik, karena ini hal serius. Dalam semua kejahatan politik/serius, enggak cuma perencanaan tapi juga selalu ada penghilangan jejak dan upaya menghindari hukum," ujar Asfi saat seperti dikutip dari Tempo, Rabu malam, (22/1/2020).
Yasonna, menurut Asfi, juga mestinya dipanggil oleh penyidik KPK untuk mendalami alasan kader PDIP itu meyakinkan publik bahwa Harun belum di Indonesia saat OTT dilakukan pada 8 Januari lalu.
"Sebagai doktor dan pengajar hukum, tidak mungkin Yasona tidak mengerti bahwa dalam penyidikan yang valid, bukan omongan semata. Jadi, pasti ada maksud dibalik pernyataannya," kata dia.
Butuh waktu 15 hari hingga akhirnya pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi mengakui bahwa Harun Masiku, sudah berada di Indonesia.
Meski begitu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membantah jika disebut ada unsur kesengajaan ketika ia menginformasikan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri sewaktu operasi penangkapan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, berlangsung pada 8 Januari lalu.
"Saya ini orang beragama. Swear to God, itu error," kata dia kemarin.*