Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti (Foto: Kumparan)
Jakarta, INDONEWS.ID - Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti merespons soal kasus 77 siswa Seminari Menengah Maria Bunda Segala Bangsa (BSB) yang dihukum makan kotoran manusia di Maumere oleh kakak kelas. Retno mengatakan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Kementerian Agama setempat soal kasus ini.
"KPAI akan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan atau kantor wilayah Kemenag (mengingat ini sekolah seminari) setempat untuk mendalami kasus tersebut," kata Retno dalam keterangannya, Selasa (25/2).
"Bahkan KPAI berencana melakukan pengawasan langsung dan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Sikka beserta OPD terkait, seperti: P2TP2A atau Dinas PPPA Kab. Sikka, Disdik, Dinkes, dll. Karena anak-anak korban pastilah mengalami trauma sehingga perlu mendapatkan rehabilitasi psikologis dan juga medis karena memakan feses," jelas Retno.
KPAI lantas meminta pihak sekolah bertanggung jawab soal peristiwa ini. Ia mengkritik lemahnya pengawasan sekolah terhadap anak muridnya.
"Perkembangan baru diperoleh KPAI, kabarnya pelakunya adalah siswa senior, kalaupun kakak kelas terduga pelakunya, namun tetap saja ada kesalahan pihak sekolah. Kesalahan anak tidak berdiri sendiri, di antaranya Ada kelemahan pengawasan di sekolah tersebut, itu artinya bentuk kelalaian pihak sekolah juga," jelas dia.
Retno mengatakan, kasus murid diberikan kotoran manusia oleh kakak kelasnya itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan. Hal tersebut merujuk UU Perlindungan anak.
"Pihak sekolah menurut pasal 54 UU Perlindungan anak wajib melindungi peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik. Menghukum dengan memakan feses dapat dikategorikan sebagai kekerasan," kata dia.
Terkait kasus tersebut, pihak Seminari Menengah Maria Bunda Segala Bangsa (BSB) Maumere sudah memberi klarifikasi terkait kasus ini. Peristiwa tersebut dilakukan oleh kakak kelas kepada adik kelasnya dan tidak ada guru yang terlibat terkait kasus ini.*