STANISLAUS RIYANTA, Mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Krisis di Rakhine Myanmar menjadi pemicu beberapa aksi di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat melakukan unjuk rasa menentang terjadinya krisis kemanusiaan yang sudah menimbulkan ratusan korban jiwa tersebut.
Unjuk rasa di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, beberapa waktu lalu misalnya, bahkan disertai dengan pelemparan bom molotov.
Selain itu, ada rencana unjuk rasa di Bundaran HI, bahkan di Candi Borobudur. Meskipun akhirnya Polri menolak memberikan izin unjuk rasa di cagar budaya warisan dunia tersebut.
Apakah unjuk rasa di Indonesia akan efektif terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine Myanmar?
Analis intelijen dan keamanan, alumnus Program Pascasarjana S2 Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut bisa mencederai hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Myanmar.
“Unjuk rasa yang dilakukan di Indonesia jika tidak cermat justru akan merusak hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Myanmar. Unjuk rasa yang sudah ada cenderung emosional dan provokatif menganggap krisis kemanusiaan tersebut adalah konflik antara Islam dengan Buddha. Jika unjuk rasa dilakukan dengan isu agama maka justru akan berdampak negatif pada kerukunan warga negara di Indonesia,” ujar Mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini.
Faktor lain yang menjadi dasar penilaian bahwa unjuk rasa di Indonesia tidak efektif, kata Stanislaus, yaitu unjuk rasa tersebut justru lebih banyak menyerang pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar.
Padahal, krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Rakhine, Myanmar itu tidak akan selesai oleh gerakan kelompok tertentu. Namun jika banyak negara mau bersatu padu dan berkoalisi untuk melakukan gerakan mengatasi krisis tersebut diperkirakan langkah tersebut lebih realistis.
Unjuk rasa yang menyudutkan pemerintah Indonesia dan menyerang pemerintah Myanmar, katanya, akan menghambat langkah-langkah diplomasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri.
Seperti diketahui Menteri Luar Negeri Indonesia sudah berhasil bertemu dengan pemimpin negara dan pemimpin militer Myanmar sekaligus memberikan saran terkait penyelesaian krisis tersebut. Indonesia yang mempunyai kekuatan penting di Asia Tenggara dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia akan didengar oleh pemerintah Myanmar.
Karena itu, masyarakat yang bersimpati terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine Myanmar lebih baik melakukan aksi-aksi postif seperti penggalangan dana dan bantuan untuk membantu semua korban krisis tersebut tanpa memandang identitas SARA.
“Aksi pemerintah yang sudah dilakukan juga harus didukung. Jangan sampai krisis yang terjadi di negeri lain justru menjadi pemicu masalah di negeri sendiri. Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak efektif dan sebaiknya dihentikan diganti dengan cara-cara yang lebih solutif,” pungkasnya. (Very)