Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada wakil instansi yang memperoleh penilaian WTP 5 kali berturut-turut, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9) pagi. (Foto:Setkab.go.id)
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mensinyalir masih banyak terjadi inefisiensi, baik dalam penggunaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
“Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada, coba dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, pada hari Kamis (14/9) pagi. Rakernas ini bertema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera”.
Menurut Presiden, masih banyak kegiatan yang hasil, tujuan dan sasarannya tidak jelas, dan tidak berorientasi pada hasil. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya berorientasi menyelesaikan laporan, SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), sementara sasaran tidak berorientasi pada hasil.
“Hati-hati dengan ini, percuma kita membuat kegiatan-kegiatan, program-program, tapi hasilnya tidak kelihatan,” tegas Pesiden seperti dikutip dari Setkab.go.id.
Presiden menyindir, banyak sekali ukuran kinerja yang tidak jelas. Selain itu, tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan.
“Kemana nggak jelas juga. Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN/APBD yang perlu kita perbaiki besar-besaran,” ujar Presiden.
Berorientasi Hasil
Presiden Jokowi meminta akuntansi keuangan negara harus berorientasi kepada hasil, bukan kepada prosedur.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan agar membuat prosedur laporan yang simpel adn sederhana.
Permintaan ini, menurut Presiden, sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan melakukan revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 168, menjadi PMK Nomor 173,
Presiden mengingatkan, bahwa niat dalam bekerja bukanlah membuat laporan tetapi menghasilkan sesuatu. Karena itu, dia meminta agar dibuat prosedur yang simple, yang sederhana. “Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk laporan,” ujarnya seraya menambahkan, agar dibuat saja maksimal 2-3 laporan.
“Itu sudah maksimal untuk saya. Ruwet lagi itu sudah. Yang paling penting gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diikuti, hasilnya jelas, sudah,” kata Presiden.
Pada Rakernas ini, pemerintah memberikan penghargaan bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten) yang telah mendapat opini terbaik dari BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal selama 5 kali berturut-turut.
Penerima Penghargaan tersebut adalah Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Hadir dalam kesempatan ini diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Seskab Pramono Anung, Menhub Budi Karya Sumadi, Menpar Arief Yahya, Mendag Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Lembong, Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan pimpinan kementerian/lembaga. (Very)