Pendekatan Kultural Lukas Enembe dan Paulus Waterpauw Bisa Atasi Konflik Pilkada Papua

Jakarta, INDONEWS.ID - Pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa menjadi faktor yang memantik konflik di daerah. Salah satunya di Papua dan Papua Barat. 

Saat Pilkada 2017 lalu misalnya, terjadi konflik horizontal di beberapa tempat di Papua yaitu di Lany Jaya, Intan Jaya dan Puncak Jaya.

Agar konflik itu tidak terjadi lagi pada Pilkada 2018 mendatang, Polri dan BIN memandang perlu melakukan konsolidasi dengan pihak terkait demi pengamanan pesta demokrasi itu.

Karena itu, Kapolri dan Kepala BIN menggagas pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan tokoh daerah Papua, Irjen Paulus Waterpauw beberapa waktu lalu.

“Pertemuan antara Kapolri, Kapala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan dan antisipasi konflik horizontal,” ujar analis intelijen dan terorisme, alumnus Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, melalui siaran pers, Kamis (14/9).

Stanislaus mengatakan, pendekatan yang dilakukan Gubernur Papua dan Paulus Waterpauw dianggap sangat tepat. “Dengan pendekatan kultural yang mengedepankan putera daerah, maka diharapkan masyarakat Papua dapat menyambut dan melaksanakan Pilkada serentak pada 2018 dengan baik tanpa terjadi konflik apapun,” ujar Mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi UI ini.

Kapolri dan Kepala BIN, katanya, tentu saja mempunyai kepentingan terkait situasi keamanan Papua. Sebagai salah satu Provinsi dengan kondisi geografis dan budaya yang khas, maka antisipasi dan pencegahan konflik Papua perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Menurut Stanislaus, Polri dan aparat intelijen yang mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan dini atas ancaman, wajib menjaga Papua tetap aman.

“Koordinasi keamanan Lukas Enembe, Paulus Waterpauw, Kapolri dan Kepala BIN tersebut sekaligus membantah kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa terjadi deal politik terkait Pilkada Papua,” ujarnya.

Stanislaus menegaskan bahwa Kapolri, Kepala BIN, Lukas Enembe dan Paulus Waterpauw sebagai pejabat negara, tidak mempunyai kepentingan atas pilihan politik. “Namun sebagai aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan tentu saja wajar jika melakukan koordinasi demi terjaminnya keamanan Pilkada 2018 di Papua,” pungkasnya. (Very)