Nasional

Terkait Tertangkapnya Bupati Barubara, CBA Desak KPK Sidik Kemenkue dan Anggota DPR

Oleh : hendro - Jum'at, 15/09/2017 11:40 WIB

Ilustrasi gedung KPK (ist)

Jakarta, INDONEWS.ID- Dengan tertangkapnya Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen beberapa waktu lalu, Center for Budget Analysis (CBA) mendesak KPK untuk menyidik Kemenkue dan anggota DPR yang terlibat dalam proyek  pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

Menurut koordinator CBA Jajang Nurjaman, dalam catatan pihaknya selama ini  ada 3 proyek yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 3,7 miliar. Diantaranya, pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sedang memgerjakan proyek Jembatan sentang atau pembangunan Jembatan Sentang perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentang, dengan HPS (Harga Prakiraan Sendiri) sebesar Rp32.521.600.000.

“Perusahaan yang mengerjakan proyek Ini adalah PT Gunung Mega Jaya yang beralamat di Jalan Pelangi No. 25 kota medan, dengan "Meminta" anggaran sebesar Rp31.706.379.000. Anggaran sebesar Rp 31,7 miliar nilainya terlalu tinggi dan mahal sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp1.791.163.000,” kata Jajang dalam keterangan persnya yang diterima INDONEWS, Jumat (15/9/2017),

sedangkan Jembatan Jembatan Sei Magung, atau pembangunan Jembatan Sei Magung kecamatan Medang Deras, kata Jajang,  dianggarkan sebesar Rp12.283.600.000, dan dikerjakan oleh PT Tombang beralamat di jalan Bahagia by pass No.41 Medan anggaran yang disepakati sebesar Rp11.971.692.122. Lagi-lagi anggaran sebesar Rp 11,9 miliar ini, terlalu tinggi dan mahal sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 1.983.752.000

Selain itu, tambah Jajang,  Perusahaan PT Tombang ini bisa dikatakan sebagai langganan Pemda Batubara karena setiap tahun selalu dapat proyek dari dinas pekerjaan Umum. Pada tahun 2016 saja, memdapatkan proyek Rehabilitas Total Jembatan Sei Tanjung dengan nilai Rp8.320.000.000.

Karena itu, Jajang meminta,kasus dugaan Suap pemda Batubara ini, harus dikembangkan, khusus pada proyek pembangunan Jembatan Sei Magung kecamatan Medang Deras karena sumber dananya berasal dari DAK atau Dana Alokasi Khusus. Artinya, KPK harus memyelidiki kementerian keuangaan yang dipimpin oleh Sri mulyani, dan Anggota DPR, Diduga ikut bermain dalam dana DAK ini.(hdr)

Artikel Terkait