OTT Kian Marak, Presiden Minta Kepala Daerah Hati-hati Kelola Keuangan Negara

Banjarmasin, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan atas banyaknya pejabat, terutama Kepala Daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir, anggota DPRD dari Kalimantan Selatan (Kalsel) juga terjaring KPK.

“Kalau ada bukti-bukti, ada fakta-fakta hukum, kemudian memang ada yang ketangkap, ya ditangkap,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di sela-sela acara pembagian sembako dalam kunjungannya ke Pasar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9) pagi.

Karena itu, Presiden meminta semua pihak agar hati-hati mengelola keuangan negara. “APBD dan APBN adalah uang rakyat,” ujar Presiden seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Terkait gratifikasi, Presiden Jokowi juga mengingatkan para pejabat agar berhati-hati. “Semuanya hati-hati,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui dalam dua hari terakhir, KPK telah melakukan OTT terhadap Bupati Batubara, Sumatra Utara, Arya Zulkarnain karena menerima gratifikasi.

KPK juga melakukan OTT terhadap Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Iwan Rusmali, terkait dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis, kemarin.

Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Tegal, Siti Masitha, dan Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii. Semuanya terkait dengan gratifikasi dari pihak ketiga. (Very)