Pojok Istana

Korban Obat Terlarang Berjatuhan, Presiden Tegaskan Peran BPOM Kian Penting

Oleh : very - Selasa, 03/10/2017 16:10 WIB

Presiden Jokowi didampingi Menkes, Seskab, dan Kepala BPOM menekan tombol pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi Perkemahan Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/10) pagi. (Foto: Setkab.go.id)

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jatuhnya korban terutama di kalangan anak-anak muda karena mengkonsumsi tablet PCC di Kendari, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu, harus membuka mata semua pihak bahwa masalah penyalahgunaan obat ilegal, dan terlarang tidak bisa dianggap enteng.

“Ini mungkin seperti fenomena gunung es. Kasus PCC dan Pil Jin, mungkin adalah puncak gunung es yang hanya nampak di permukaan, tapi di bawahnya tersimpan potensi masalah penyalahgunaan obat terlarang yang besar yang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi Perkemahan Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/10) pagi.

Presiden mengatakan, kejadian tersebut memperlihatkan semakin pentingnya peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi warga, khususnya generasi muda, dari penyalahgunaan obat terlarang.

Presiden mengingatkan bahwa  fungsi pengawasan bukan sekadar masalah administrasi, prosedur teknis, apalagi urusan bisnis. “Tapi ini adalah urusan kehadiran negara, urusan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyatnya, urusan menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa kita, Indonesia,” ujar Presiden seperti dikutip dari siaran pers Seskab.go.id.

Kepala Negara mengatakan bahwa tugas melindungi rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan pada Badan POM. Untuk itu, Kepala Negara meminta semua Kementerian, Lembaga non Kementerian, dan Pemerintah Daerah, untuk saling bekerja sama dan bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat terlarang bisa berjalan efektif.

“Sekat-sekat birokrasi harus dihilangkan, harus diruntuhkan. Jangan sampai urusan perlindungan nyawa anak, nyawa generasi muda Indonesia dikalahkan hanya untuk urusan-urusan birokrasi dan prosedur, dikalahkan urusan surat-menyurat, urusan kertas, urusan pengelolaan pos anggaran. Jangan kita berkutat pada hal-hal seperti itu. Negara harus hadir dalam perlindungan pada segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.

Karena itu, Presiden meminta pengawasan peredaran obat terlarang betul-betul dijalankan dengan tegas, juga dengan proses yang cepat. “Pangkas aturan-aturan yang membuat lambat, yang berbelit-belit. Kita harus menghadapi ini dengan kecepatan,” pintanya.

Presiden juga mengingatkan para pejabat dan petugas pengawas obat-obatan agar tidak mencemari proses pengawasan obat dan makanan dengan praktek-praktek suap.

“Praktek-praktek seperti ini juga harus diakhiri, agar korban-korban karena obat ilegal ini betul-betul bisa kita hindarkan. Sekarang saatnya kita semuanya bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan, keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri Kesahatan Nila F. Moeloek, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito. (Very)

 

 

Artikel Terkait