Nasional

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Tunjang Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi yang Berkeadilan

Oleh : hendro - Jum'at, 20/10/2017 13:12 WIB

Peresmian jalan tol Tanjung Priok oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu (istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID – Selama 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla,  Kementerian Perhubungan berhasil melakukan berbagai terobosan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama bagi wilayah-wilayah terdepan, terisolasi dan rawan bencana.  Demikian diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Selain berbagai terobosan, Kata Budi, pihaknya juga melaksanakan berbagai Program seperti tol laut dan pembangunan bandara-bandara baru. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan konektivitas, pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan.

Menurut Budi, pembangunan ini dilakukan sebagai langkah nyata dalam mendukung program Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan dan mengurangi ketimpangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan pembangunan perekonomian yang baik, tentu akan mempunyai pendapatan yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang lancar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya kepada INDONEWS, Jumat (20/10/2017).

Budi menjelaskan, keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya.Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Keberadaan transportasi mampu memperkuat, memajukan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana.  “Dapat meningkatkan konektivitas nasional antara Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas transportasi nasional,” ujar Budi.

Sektor transportasi, tambah Budi, mempunyai peran yang strategis sehingga harus dapat menjalin konektivitas antarpulau dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.(hdr)

 

 

 

 

Artikel Terkait