Pengamat politik dari President University AS Hikam. (Foto: channel indonesia)
Jakarta, INDONEWS.ID - Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo gagal bepergian ke Amerika Serikat sesaat sebelum menumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng lantaran ditolak pemerintah AS.
Pengamat politik dari President University AS Hikam meminta pemerintah untuk mempertanyakan pencekalan Panglima TNI tersebut, lantaran mencoreng nama baik pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla
Baca juga : Mahasiswa Desak Kejagung Tetapkan Menteri Dito Tersangka Baru Dugaan Korupsi BTS Kominfo Rp.27 Miliar
“Pencekalan Panglima TNI oleh AS harus dipertanyakan oleh Pemerintah RI. Sebab hal ini selain mencoreng nama baik Pemerintah Presiden Joko Widodo juga menciptakan spekulasi negatif tentang hubungan antara RI dan AS,” ujarnya kepada Indonews.id, di Jakarta, Minggu (22/10/2017).
Karena itu, Menteri Riset dan Teknologi di era Gus Dur ini meminta Kementerian Luar Negeri segera memanggil Dubes AS untuk RI untuk mendapatkan penjelasan terkait pencekalan tersebut.
Baca juga : PLN Journalist Award Kembali Dibuka, Mengulik Transisi Energi dari Sudut Pandang Jurnalis
“Kemenlu harus memanggil Dubes AS untuk RI untuk meminta penjelasan dan jika perlu menyatakan keberatan terkait masalah pencekalan Panglima TNI tersebut. Apalagi beliau ke AS adalah atas undangan resmi negara tersebut,” katanya.
Hikam berharap insiden ini tidak sampai menciptakan kerenggangan hubungan antara dua negara sahabat tersebut.
Baca juga : Musim Mas Fasilitasi Penjualan Kredit RSPO Senilai Rp 20 Milyar untuk Petani Swadaya Binaan
“Jangan sampai insiden ini akan menciptakan kerenggangan hubungan antara dua negara sahabat dan memicu persepsi negatif terhadap AS di Indonesia. Kedua negara adalah sahabat baik yang saling mendukung dalam berbagai bidang strategis, termasuk pertahanan dan keamanan khususnya dalam pencegahan bahaya terorisme internasional,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan Kedutaan Besar RI di Washington DC telah mengirim nota diplomatik kepada Kemlu AS untuk meminta klarifikasi terkait kejadian pada Sabtu (21/10).
"Mengingat Dubes Amerika Serikat sedang tidak di Jakarta, Wakil Dubes AS juga telah dipanggil untuk ke Kemlu besok (Senin, 23 Oktober) guna memberikan keterangan," kata Arrmanatha melalui pesan singkat, seperti dikutip BBC Indonesia.
Kabar mengenai penolakan pemerintah AS terkait kedatangan Jenderal Gatot Nurmantyo dibenarkan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto.
Menurutnya, Panglima TNI beserta istri berencana memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph F Durford, Jr untuk hadir dalam acara Konferensi Panglima Pertahanan mengenai Organisasi Kejahatan Ekstremis yang akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.
Jenderal Gatot Nurmantyo, istrinya, dan delegasi telah mengurus visa dan keperluan administrasi lainnya dan rencana akan berangkat pada Sabtu (21/10) pukul 17.50 WIB dengan menggunakan maskapai penerbangan Emirates.
Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta istri tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection.
Panglima TNI telah melaporkan insiden ini kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menkopolhukam Wiranto. (Very)