Daerah

Bangun Perbatasan, BNPP Minta Pemda Hindari Kepentingan Politik

Oleh : adri - Sabtu, 12/08/2017 10:57 WIB

Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta pemerintah daerah ikut serta aktif membangun perbatasan di wilayahnya. Para pejabat lokal di tingkat kabupaten/kota dan provinsi harus menghindari kepentingan politik mereka demi kesejahteraan rakyat. "Ini mau pilkada 2018, jangan sampai mereka melihat kalau masyarakat di daerah perbatasan ini sedikit (jumlah penduduk) sehingga pembangunan di sana tak akan mendongkrak perolehan suara. Ada sebagian daerah seperti ini," kata kepala BNPP Hadi Prabowo di Kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (11/8/2017). Namun, kata Hadi, sudah banyak daerah yang telah ikut serta berkontribusi membangun daerahnya. Misalnya, saat pusat membangun sanitasi, pemerintah daerah (Pemda) mendukung penyambungan pipa-pipa. Sinergi inilah yang sangat diperlukan dalam mengembangkan perbatasan. "Kami minta pemda berpikir tidak sempit. Harus komprehensif. Sebab, di sana itu juga masyarakat mereka, otomatis perlu sinergitas," tambah Hadi. Ia mengakui memang ada masalah lain di daerah seperti terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Tapi, dalam upaya pembangunan daerah perbatasan, kata Hadi, tetap diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. "Kita harapkan peran pemda ini harus komprehensif. Karena semuanya (perbatasan) adalah bagian dari kita semua, yakni NKRI," ujar Hadi seperti dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri. Hadi yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri menambahkan, saat ini memang pembangunan fisik perbatasan sudah selesai. Kini pemerintah terus berupaya menggenjot sektor infrastruktur sosial dan sarana prasarana seperti kesehatan, pendidikan dan perdagangan. "Perbatasan ini sudah berjalan pembangunannya, termasuk kebutuhan sosial dasar dan perekonomiannya. Kita rencanakan ini sesuai RPJMN 2015 - 2019," katanya. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihak Kemendagri mendorong pemda untuk menggunakan instrumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD untuk memastikan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat kawasan perbatasan terpenuhi. Pembangunan perbatasan sekarang ini, menurut Tjahjo, tak selalu menjadi kewenangan pusat. Untuk masalah seperti pembangunan sosial, infrastruktur ekonomi serta sarana dan prasarana  kesehatan, bisa bersama-sama dengan pemda. (Very)
TAGS :

Artikel Terkait