Budaya

FSPMI Desak PT Smelting Pekerjakan Kembali Ratusan Buruh yang di-PHK

Oleh : adri - Selasa, 11/04/2017 18:54 WIB

Aksi buruh FSPMI di depan gedung DPR RI, Selasa (11/4/2017). (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Selasa (11/4/2017). Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap buruh PT Smelting yang sedang berjuang menuntut hak-haknya. Dalam aksi ini, juga bergabung 50-an orang pekerja PT Smelting yang jauh-jauh datang dari Gresik ke Jakarta. Mereka bergabung dengan massa solidaritas dari Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. "Tuntutan kami dalam aksi ini adalah menolak diskriminasi upah, tolak PHK sepihak, serta menuntut agar pelanggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Smelting ditindak," kata Ketua PUK SPL FSPMI PT Smelting, Zainal Arifin, di Jakarta. Zainal menduga, PHK sepihak yang dilakukan PT Marketing merupakan upaya untuk melakukan union busting. Karena itu, pihaknya meminta wakil rakyat untuk memanggil Direksi PT Smelting dan mendesak pihak perusahaan agar mempekerjakan kembali 309 orang para pekerja yang di-PHK. Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan, ada tiga butir tuntutan yang disuarakan melalui DPR. Pertama, meminta DPR RI segera membentuk tim untuk melakukan sidak ke PT Smelting di Gresik dan mendesak pengusaha menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, mendesak DPR RI untuk menekan Dirjen Pajak guna menyelidiki dugaan penyimpangan pajak di PT Smelting. Terkait dugaan penyimpangan pajak ini, FSPMI siap memberikan data-data yang dibutuhkan. Ketika, mendesak DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan kasus perburuhan di PT Smelting. Hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya indikasi keberpihakan Dinaskertrans Jawa Timur dalam kasus tersebut. “Selain itu, sebagai satu-satunya smelter yang mengelola konsemtrat PT Freeport Indonesia, PT Smelting adalah industri strategis dimana pekerja adalah asset yang harus di jaga,” ujarnya. Riden mengatakan, aksi solidaritas tersebut akan dilanjutkan Rabu, (12/4/2017) di Kementerian ESDM, bersamaan dengan aksi ribuan buruh untuk mendesak pemerintah  mengambil sikap tegas terhadap kasus perburuhan ini. Terpisah, Presiden FSPMI yang juga menjadi Presiden KSPI Said Iqbal, mengancam apabila kasus tersebut berlarut-larut, maka KSPI akan membawa kasus ini ke tingkat organisasi internasional, ILO. “FSPMI dan KSPI juga akan mempersoalkan melalui mekanisme Application standard committee of ILO, Multi national Enterprise Declaration, dan OECD Guideline,” ujar Said.
TAGS :

Artikel Terkait