Jakarta, INDONEWS.ID - Majelis Umum PBB telah bersuara terkait pengumuman Presiden AS Donald Trump yang mengklaim sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Reaksi Majelis Umum PBB ini menunjukkan bahwa Trump telah kehilangan legitimasi atas pengumuman untuk memindahkan Kedubesnya dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Bahkan Trump telah membawa AS yang disebut sebagai kampiun demokrasi menjadi negara otoriter dengan upaya mengancam negara-negara di PBB untuk tidak menyetujui resolusi MU PBB.
“Kepemimpinan AS atas dunia akan terus dipertanyakan bahkan akan dicemooh oleh dunia. Mayoritas negara dunia tidak lagi takut dengan ancaman AS. Tidak lagi ada istilah Kuat adalah Benar (Might is Right) karena dunia mampu menentang kemauan Trump yang memanfaatkan kursi kepresidenannya,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Saat ini, kata Hikmahanto, dunia perlu merumuskan tindakan selanjutnya atas AS dan Israel pasca Resolusi MU PBB.
Menurutnya, ada dua tindakan yang mungkin dilakukan.
Pertama, berbagai pemimpin dan tokoh dunia menyerukan agar AS mau tunduk pada Resolusi MU PBB karena suara mayoritas dunia. Sebagai kampiun demokrasi sudah sewajarnya bila AS mau mendengar suara mayoritas.
Kedua, atas dasar perdamaian dunia, pemimpin dan tokoh dunia menghimbau kepada para politisi AS, termasuk para mantan Presiden AS untuk mengingatkan Trump akan pengaruh Resolusi MU PBB terhadap kepemimpinan AS di dunia.
Hikmahanto mengatakan, sudah saatnya rakyat AS, politisi dan kaum elit AS bersuara dan mengambil tindakan konstitusional terhadap Donald Trump agar AS tidak terjerembab lebih dalam atas manuver-manuvernya.
“Berbagai manuvernya bukannya membuat ‘America Great Again’ tetapi ‘Make America Worst’,” ujar Hikmahanto. (Very)