Jakarta, Indonews. Id - Pemilu tidak selamanya bisa dipahami sebagai suatu pesta demokrasi. Kata pesta yang seharusnya penuh kegembiraan menjadi tidak tepat jika disandingkan dengan Pilpres 2019, yang sudah mulai terlihat kegaduhan akibat serangan-serangan sitematis dalam bentuk agitas dan propaganda.
Selain gaduh, aksi tersebut menciptakan polarisasi di masyarakat, yang jika semakin kuat maka bisa berpotensi menjadi konflik sosial. Berikut, wawancara Indonews. Id dengan Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen, mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia:
Apa tujuan dari agitasi dan propaganda terhadap calon Presiden tertentu?
Tujuan dari seragan dalam bentuk agitasi dan propaganda tersebut adalah suatu pengkondisian terhadap masyarakat untuk mempengaruhi pemikirannya dengan isu, kabar, atau berita tertentu sehingga masyarakat selaku pemilik hak pilih dapat diarahkan keputusannya untuk mendukung pihak tertentu. Cukup masuk akal jika aksi ini disebut sebagai suatu operasi intelijen. Masyarakat sebagai target operasi dipengaruhi dengan cara-cara tertentu untuk menjadi tidak suka bahkan benci terhadap pihak yang menjadi lawan politik.
Apa saja yang diserang dari capres?
Serangan terhadap pihak oposisi akan dilakukan pada tiga bagian. Pertama akan diserang dari sisi identitasnya. Pada kasus Pilpres 2019 ini Joko Widodo sudah menjadi korban serangan dengan difitnah terkait identitas asal-usulnya dan hubungan dengan ideologi terlarang. Serangan pada identitas seseorang ini meskipun gaduh, namun mudah dipatahkan terutama jika tuduhan yang dilakukan tidak mempunyai bukti kuat.
Bagian kedua yang akan diserang adalah terkait kapabilitas seseorang. Hal ini biasanya akan dilakukan kepada petahana mengingat kapabilitasnya selama menjabat bisa diketahui rekam jejaknya. Serangan ini akan mencari titik lemah kinerja pihak yang menjadi sasaran, memutar balikkan fakta dan logika, bahkan menyebarkan fitnah dan berita bohong, yang dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang menjadi sasaran.
Pada Pilpres 2019 ini serangan terhadap kapabilitas Joko Widodo sudah terjadi dengan munculnya peryataan terkait program sertifikat yang dianggap ngibul, hutang negara yang semakin membengkak, derasnya arus tenaga kerja asing, dan isu lain. Dalam kasus ini jika pemerintah tidak bisa menjelaskan dan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, maka berita-berita yang menjadi bahan serangan terhadap kapabilitas tersebut akan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat. Respon yang cepat, masuk akal, disertai data dan fakta, serta disampaikan oleh orang yang dipercaya oleh publik menjadi kunci untuk menangkal aksi agitasi ini.
Serangan ketiga akan menyerang dari sisi integritas. Hal ini bisa terjadi jika sasaran mempunyai permasalahan moral, pelanggaran hukum, atau hal lain menyangkut nama baiknya. Dalam konteks Pilkada, beberapa calon kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK dengan mudah akan diserang dari sisi intergritasnya karena kasus korupsi.
Apa langkah terbaik untuk menyikapi serangan tersebut?
Langkah terbaik untuk melakukan perlawanan terhadap serangan identitas ini adalah dengan melakukan tuntutan hukum. Selain menimbulkan efek jera, pembuktian hukum sekaligus sebagai kontra dari serangan tersebut.erangan dari sisi integritas biasanya sangat telak dan hampir sulit untuk dilawan pada saat ini.
Kasus lain sebagai bahan serangan dari sisi intergritas seperti penistaan agama juga sudah terjadi. Satu-satunya cara supaya serangan dari sisi integritas ini tidak terjadi adalah dengan menjaga nama baik dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
Bagaimana respon partai politik terhadap serangan tersebut?
Dalam konteks Pilpres 2019, terlihat serangan-serangan terhadap Joko Widodo dan PDIP sudah terjadi sangat masif. Kuatnya serangan terlihat tidak diimbangi dengan kontra, terutama pada isu-isu seperti tenaga kerja asing, pertumbuhan ekonomi, korupsi e-ktp. Partai pendukung Joko Widodo kurang cepat dan responsif dalam menjawab dan melawan agitasi yang diluncurkan oleh pihak oposisi.
Serangan tidak saja ditujukan pada Jokowi dan PDIP, tetapi juga terhadap para simpatisan. Apa tujuannya?
Serangan tidak hanya tertuju pada Joko Widodo dan PDIP tetapi juga pada pihak-pihak yang dianggap sebagai simpatisan atau menjadi representasi dari partai pendukung Joko Widodo. Kasus Sukmawati adalah momen yang dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk melakukan serangan terhadap pihak Joko Widodo dan PDIP. Momen-momen ini akan terus ditunggu bahkan jika perlu diciptakan untuk dibesar-besarkan dengan tujuan menggerus elektabilitas dari Joko Widodo.
Apa yang perlu dilakukan agar serangan tersebut tidak menggerus elektabilitas Jokowi?
Strategi umum yang perlu dilakukan agar serangan yang dilakukan pihak oposisi tidak menggerus elektabilitas adalah dengan melakukan respons yang cepat, logis, dengan data dan fakta yang kuat. Jika perlu maka tindakan hukum harus dilakukan terutama untuk menghadapi serangan yang sifatnya personal dan sangat menganggu.***