Palembang, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) meski punya hak pilih harus tetap netral. Ini sama dengan anggota TNI dan Polri.
Meski bedanya, anggota TNI dan Polri belum dibolehkan punya hak pilih. Intinya, di pemilihan presiden, ASN mesti netral.
" Tetap sama dengan TNI dan Polri (netral) dalam Pilpres 2019," kata Tjahjo saat diwawancarai para wartawan usai melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Hadi Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/9/2018) kemarin.
Tidak lupa, Tjahjo juga mengingatkan agar para ASN jangan coba-coba ikut berpolitik praktis. Apalagi sampai menyalahgunakan misal fasilitas atau aset negara. Ada sanksi yang akan diberlakukan.
" Ya termasuk terlibat langsung, atau termasuk gunakan aset-aset daerah," kata Tjahjo.
Bila memang ada ASN yang tidak netral dan berpolitik praktis, Tjahjo menghimbau masyarakat agar jangan segan melaporkan. Tentu harus disertai bukti kuat. Bukan rumor atau isu. Bila punya bukti, tinggal laporkan.
" Kalau memang ada bukti ada fotonya ada kesaksianya pasti nanti akan ada sanksi," katanya.
Tjahjo sendiri melihat potensi keterlibatan ASN dalam aksi dukung mendukung di pilpres, tidak sekuat saat Pilkada. Di Pilkada, ASN rawan dipolitisasi, karena lingkup pemilihannya menyangkut daerah.
Selain itu, kata Tjahjo, ASN tergoda ikut berpolitik, karena kerapkali digoda dan diiming-imingi oleh para calon, jika menang bakal dapat kompensasi. Kompensasi bisa berupa posisi di birokrasi.
" Kalau di Pilpres tidak setinggi kalau Pilkada ya. Kalau di Pilkada pasti tinggi karena wajar dia ingin berbuat sesuatu siapa tahu kalau menang sebagai tim sukses nanti diangkat sebagai penjabat tapi kan harus ada aturannya. Kita ikut pola TNI dan Polri, tegas," kata Tjahjo.(hdr)