Oleh: Intan Fauzi, SH., LL,M
TANGGAL 17 April 2019 adalah tanggal yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Pada tanggal tersebut dilaksanakan “Pesta Demokrasi Pemilu Serentak (Pemilihan Presiden/Pilpres), DPR RI, DPD dan DPRD)” untuk memilih wakil rakyat serta pimpinan bangsa dan negara Indonesia lima tahun ke depan, secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
Sejuta harapan masyarakat bertumpu pada sosok yang akan menang dalam pesta akbar lima tahunan ini.
Rakyat Indonesia juga menaruh ekspektasi yang begitu besar bahwa pemilu nanti bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, pelaksanaannya harus berjalan secara bersih, damai dan berkualitas, sehingga menghasilkan perubahan perubahan di berbagai segi kehidupan yang positif.
Namun tidak sedikit juga masyarakat yang apatis terhadap politik, dan sama sekali tidak mempedulikan siapa yang akan bertarung dalam pilpres nanti.
Mereka beranggapan hidup dan kesejahteraan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri, bukan oleh pemimpin negeri dan elite politik. Terhadap pemilih yang apatis ini perlu diedukasi agar mereka sadar betapa berharganya suara mereka.
Pelaksanaan Pilpres yang diikuti oleh 2 (dua) kandidat ini sungguh luar biasa. Espektasi masyarakat begitu tinggi hingga membuat perpolitikan di Indonesia menjadi hangat. Para kandidat bersama tim sukses masing-masing akan berlomba-lomba mencari dukungan pemilih, baik itu dari unsur tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, artis/seniman dan pemilih pemula (mahasiswa dan pelajar).
Saya kira, Pemilu 2019 harus membawa angin segar serta perubahan bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena sesungguhnya Pileg maupun Pilpres merupakan sarana atau instrument mewartakan kegembiraan dan sukacita kepada seluruh anak bangsa akan hadirnya pemimpin yang menjadi pilihan masyarakat.
Karena itu, sudah selayaknya semua anak bangsa wajib menggunakan hak pilihnya dan jangan golput. Satu suara sangat berharga dan menentukan melahirkan pemimpin yang amanah.
Berbicara soal demokrasi, saya kira, tingkat kematangan pemilih/rakyat Indonesia sangat baik. Sebagai gambaran, pesta demokrasi, dalam kurun lima tahun terakhir (2014-2019) misalnya, pilkada dilakukan secara serentak dalam tiga periode.
Periode pertama pada 2015 pilkada melibatkan 260 kabupaten/kota yang meliputi 224 kabupaten, 36 kota dan 9 provinsi. Kedua, pada 2017 lalu pilkada serentak diikuti 101 kabupaten/kota yakni 76 kabupaten, 18 kota, dan 7 provinsi dan ketiga pada 2018 ini pilkada melibatkan 171 wilayah kabupaten/kota di 17 provinsi. Secara keseluruhan tiga kali pilkada serentak selama lima tahun atau 260 minggu sejak pemilu 2014 hingga pemilu 2019 nanti, daerah yang menyelenggarakan pilkada akan menjadi 532 kabupaten/kota, dan seluruh provinsi di Indonesia.
Dari semua perhelatan akbar pesta demokrasi ini berlangsung aman dan lancar meski ada beberapa riak kecil yang pada akhirnya dapat diatasi. Hal ini mengindikasikan secara kualitas, demokrasi di Indonesia sudah sangat matang. Beberapa pilkada di Indonesia memperlihatkan itu. Bahkan di beberapa daerah yang multienik sekalipun, pesta demokrasi berjalan damai.
Hal ini memberi pesan kepada dunia bahwa keberagaman etnik bukanlah bencana justru sebaliknya adalah sebuah "keindahan" bagi berlangsungnya pesta demokrasi di suatu negara.
Pilkada memberi makna bagi perjalanan demokrasi kita. Bahwa melalui pemilu terjadi proses nilai-nilai demokrasi yang harmonis di tengah masyarakat Indonesia yang tengah mencari bentuk atau format demokrasi ala Indonesia di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan bahkan mancanegara.
Tergerus Politik Pecah Belah
Namun sayangnya, menjelang perhelatan akbar nasional Pilpres 2019 kematangan demokrasi kita tengah diuji. Persatuan dan kesatuan anak bangsa semakin tergerus. Perbedaan haluan dan pilihan politik membuat hubungan antar anak bangsa terancam. Persekusi demi persekusi lahir akibat perbedaan tajam ini. Padahal dalam iklim negara demokrasi, perbedaan politik merupakan hal wajar.
Tetapi fakta di lapangan sangat berbeda. Anak bangsa terpolarisasi sangat tajam dalam kekuatan yang berbeda. Yang satu mati-matian membela calonnya, tanpa memperdulikan kekurangan. Demikian juga sebaliknya.
Ironisnya, pihak yang paling terdampak pada persaingan tak sehat yang bisa mengancam persatuan ini –baik disadari atau tidak– adalah seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan pilihan calon seringkali membuat hubungan senjang di antara mereka bahkan menimbulkan permusuhan yang menafikan persaudaraan sesama anak bangsa.
Polemik dan konflik demikian, jika terus meruncing semacam ini, kemudian masing-masing tidak bersikap dewasa untuk bisa meredamnya dan senantiasa mencari solusinya, maka tidak menutup kemungkinan yang rugi nantinya adalah seluruh bangsa Indonesia. Bahkan bila konflik semacam ini dibiarkan berkembang maka akan mudah ditunggangi oleh pihak-pihak berkepentingan atau pihak ketiga.
Pada lembaran sejarah, bisa ditilik, salah satu keberhasilan penting kolonialisme dalam menghunjamkan cakar penjajahannya di bumi pertiwi adalah dengan memanfaatkan konflik-konflik internal anak bangsa.
Dalam realitas sejarah, salah satu langkah yang digunakan untuk memanfaatkan peluang itu adalah dengan sistem politik “devide et impera” (belah bambu atau memecah belah).
Inilah contoh bagaimana kelicikan dan kepintaran Belanda mengadu domba bangsa Nusantara. Negara penjajah ini, di satu sisi mengikat perjanjian damai dengan Jawa Mataram, namun diam-diam mereka juga mengadakan perjanjian rahasia dengan raden Trunojoyo dari Madura dan kelompok orang Makassar. (Wahyu, Amangkurat Agung: Prahara Takhta Mataram, 2014:325). Akibatnya, jelas perang saudara –yang merupakan mayoritas muslim—tak terdapat terelakkan. Dan yang diuntungkan dalam konflik ini adalah penjajah. Demikian juga Perang Aceh dll.
Dari sisi umum kebangsaan Indonesia memperlihatkan konflik antar anak bangsa yang tak teredam bisa menimbulkan masalah besar bagi persatuan dan kesatuan sehingga susah untuk meraih cita-cita bersama. Yang lebih parah, konflik itu malah ditunggangi oleh yang sengaja menangguk keuntungan; sebagaimana Belanda.
Untuk itu, saya kira, kita perlu berhati-hati dan mewaspadai potensi munculnya politik pecah belah ini. Kita tentu tidak mau konflik yang ada di antara anak bangsa dibiarkan begitu saja sehingga akan ditunggangi oleh pihak ketiga.
Dan saat ini, embrio dari politik pecah belahini mulai terlihat meski masih samar-samar. Pola berpolitik sekarag ini dari kedua kubu yang cenderung membenturkan satu kelompok dengan kelompok lain.
Bekalangan juga muncul narasi radikal vs Pancasila, Muhammadiyah vs NU, Surga vs Neraka dll. Semua ini narasi dikotomi yang memecah belah anak bangsa. Bahkan ada kecendrungan hukum dijadikan alat untuk menyandera lawan politik. Dan saya kira ini tidak sehat bagi perjalanan bangsa ini kedepan.
Harus kita sadari bersama bahwa politik pecah belah akan selalu digunakan oleh bangsa lain agar kita terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga kita lemah dan mudah dikalahkan.
Kekuatan asing bisa masuk melalui kelompok mana saja baik itu organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan. Mereka akan terus-menerus menebarkan permusuhan antar sesama anak bangsa, provokasi, isu, sehingga pada akhirnya kita akan saling curiga satu sama lain.
Jika sudah demikian, bangsa kita akan sulit untuk bersatu. Kita harus waspada akan hal itu, agar kita tidak dijadikan alat pecah belah maupun adu domba tanpa kita sadari.
Untuk itu, saya menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga pesta rakyat lima tahuan ini agar pilpres ini agar jangan sampai memicu perpecahan. Jadilah pemilih yang cerdas, jangan jadi pemilih yang emosional.
Saya kira, semua anak bangsa wajib mensukseskan pemilu ini ditengah mimimnya politik gagasan, politik ide dan politik konstruktif. Hendaknya iklim demokrasi yang baik ini harus menjadi momentum yang harus kita jaga bersama, jangan sampai momentum yang sudah baik ini dihancurkan oleh pihak-pihak yang ingin menguasai Indonesia.
Saya mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, apalagi jika sudah saling membenci antar sesama kelompok. Jangan hanya karena pilpes atau pileg pada akhirnya kita bertikai antar sesama anak bangsa.
Mari kita kuatkan kembali tekad kita dan mengenali musuh kita yang sebenarnya. Siapa yang berkepentingan di lingkaran elite sana untuk terus menciptakan polemik antar masyarakat. Yang pasti, koruptor masih tetap merajalela dan ada antek-antek asing yang terus berupaya memperlemah negara kita dan membiarkan Indonesia dimasuki oleh Neo imperialisme dan neokolonialisme asing.
Peran Media
Media memiliki peran besar untuk mendorong kualitas demokrasi, kata seorang pakar media. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers dan media menempati posisi strategis untuk menentukan arah jalannya demokrasi. Karenanya, media mendorong pembacanya untuk turut berpartisipasi dalam kontestasi politik.
Media juga dapat menjadi agen pendidikan politik agar warga memahami betul profil calon yang akan dipilihnya. Terlebih di era digital, dengan keran informasi yang terbuka lebar, ada banyak isu berseliweran dan belum tentu benar.
Karenanya, media memiliki otoritas untuk memverifikasi kebenaran isu tersebut. Apalagi isu yang diberitakan terus-menerus oleh media akan menjadi kebenaran.
Sukses penyelenggaraan pemilu adalah komitmen kita semua. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat paham tentang pemilu serentak ini.
Hasil riset Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 30 persen warga menyimpulkan bahwa pemilu 2019 hanya menjadi ajang pemilihan presiden. Sementara ada pemilihan lain pada momentum yang sama, yaitu pemilihan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.
Untuk itu, saya berharap agar media tidak hanya menjadi sarana politisi memamerkan kontestasinya, melainkan juga mengedukasi masyarakat agar memperoleh informasi benar dan valid soal jalannya pemilu.
Bersama media, saya dan masyarakat pemilih harus turut mengawal proses transparansi dan akuntabilitas pemimpin dan anggota dewan yang telah mereka pilih. Karena saya percaya, partisipasi masyarakat membuat kualitas demokrasi akan meningkat.
Penulis adalah Anggota DPR RI, Ketua DPP PAN