INDONEWS.ID

  • Selasa, 18/12/2018 05:31 WIB
  • DPR Dorong Pemerintah Ambil Alih FIR dari Singapura

  • Oleh :
    • hendro
DPR Dorong Pemerintah Ambil Alih FIR dari Singapura
Ketua DPR Bambang

Jakarta, INDONEWS.ID - Adanya desakan dari berbagai pihak  terkait wilayah udara Indonesia yang masih 'kuasai' asing,  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong pemerintah mengambil alih pengelolaan ruang udara atau flight information regional (FIR) di wilayah Kepulauan Riau.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak  pemerintah untuk mengevaluasi perjanjian antara Indonesia dengan Singapura tahun 1995 yang intinya pemberian wewenang pengontrolan sebagian ruang udara kedaulatan NKRI kepada Singapura.

Baca juga : Bamsoet: DPR Pertimbangkan Penundaan Pengesahan RKUHP

“Hal ini penting dilakukan mengingat hal tersebut terkait dengan isu pertahanan, kedaulatan ekonomi, dan hukum di Indonesia,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Karena itu, Bamsoet menilai bahwa Pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman juga perlu segera membuat road map menuju pengambilalihan FIR yang selama ini dikelola Singapura sebagaimana amanat UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dan perintah Presiden RI melalui arahan Presiden pada 8 September 2015.

Loading...
Baca juga : Soal UU PKS, Rahayu Saraswati Sebut Anggota DPR Tidak Paham Materi Draft

Selain itu, tambah Bamsoet, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Panglima TNI dan Kapolri harus melakukan kajian mendalam terkait persoalan FIR tersebut.

“Dari hasil kajian dan analisa apabila menunjukkan penguasaan FIR oleh Indonesia lebih menguntungkan maka Pemerintah Indonesia melalui diplomasi yang intens dengan Pemerintah Singapura untuk pengambilalihan FIR,” kata Bamsoet. (Hdr)

Baca juga : Revisi UU KPK Sah, DPR dan Pemerintah Kembali Sepakat Permudah Pembebasan Koruptor


 

Artikel Terkait
Bamsoet: DPR Pertimbangkan Penundaan Pengesahan RKUHP
Soal UU PKS, Rahayu Saraswati Sebut Anggota DPR Tidak Paham Materi Draft
Revisi UU KPK Sah, DPR dan Pemerintah Kembali Sepakat Permudah Pembebasan Koruptor
Artikel Terkini
Dampak Karhutla, Warna Langit di Jambi Berwarna Merah: Pemuda Pancasila Tuntut Ini
Tanggapan Triawan Munaf Terkait Rencana Bekraf Jadi Kementerian
Ma`ruf Amin Canangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan
Pertama Kali, Resepsi Diplomatik Indonesia di Gedung Senat Amerika Serikat
Bonus Demografi Momentum Lahirkan SDM Industri Berbasis Inovasi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gimli