INDONEWS.ID

  • Minggu, 19/05/2019 09:48 WIB
  • Langkah Kemenpar Copot Shana Fatina Harus Jadi Model Penyelesaian Masalah

  • Oleh :
    • very
Langkah Kemenpar Copot Shana Fatina Harus Jadi Model Penyelesaian Masalah
Petrus Selestinus, Koordinator PAP-KPK dan advokat Peradi. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID -- Setelah Kementerian Pariwisata mendengarkan suara publik NTT dengan menarik Shana Fatina dari Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo alias menonaktifkan secara permanen, maka pihak Kementerian Pariwisata juga diharapkan sebelum menempatkan siapa sebagai pengganti Shana Fatina, sebaiknya juga mendengarkan terlebih dahulu suara dari publik NTT tentang sosok yang tepat untuk menakhodai BOP Labuan Bajo, Flores.

Baca juga : Presiden Jokowi Tekankan Upaya Pencegahan Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

“Suara publik NTT perlu didengar karena itu adalah bentuk kepedulian dan partisipasi publik NTT terhadap persoalan cinta ranah air melalui Pariwisata NTT yang berciri kenusantaraan, keanekaragaman budaya lokal, lingkungan alam dan agama setempat sebagai unsur penting dalam Pariwisata NTT,” ujar pengamat sosial budaya NTT, Petrus Selestinus melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (18/5).

Kementerian Pariwisata, kata Petrus, harus membudayakan sebuah model pendistribusian pejabat publik terutama penempatan personil untuk jabatan-jabatan strategis tertentu di NTT atau kawasan manapun dengan mendengar terlebih dahulu suara publik masyarakat daerah yang bersangkutan. Penempatan jabatan itu harus melihat soal rekam jejak, tabiat, peri kehidupan sosial dan kesusilaan pejabat tersebut, terutama menyangkut aspek "nilai dasar" khususnya nasionalisme (kecintaannya terhadap NKRI), kepatuhannya terhadap Pancasila dan toleransi (menghormati keanekaragaman budaya), etika publik dll. sebagaimana dimaksud dalam UU ASN.

Loading...
Baca juga : Ketum GMKI Dorong Gerakan Mahasiswa Kritisi Penegakan Hukum di Indonesia

“Hal ini dimaksudkan agar Labuan Bajo ke depan tidak ada lagi Shana Fatina-Shana Fatina baru  yang muncul dan melakukan aktivitas Kepariwisataan tetapi berpotensi mengganggu kohesivitas masyarakat Labuan Bajo Flores dan kohesivitas BOP Labuan Bajo Flores dengan Kementerian Pariwisata, semata-mata karena ketidaksamaan persepsi dalam meletakan aspek sosial budaya, lingkungan alam sekitar dan agama masyarakat setempat,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini.

Langkah tepat dan cepat Kementerian Pariwisata menjawab keinginan publik NTT terutama menolak program Wisata Halal diterapkan di Labuan Bajo Flores NTT dan menarik Shana Fatina dari BOP Labuan Bajo, harus menjadi model dalam menyelesaikan suatu persoalan, apalagi terkait dengan perilaku pejabat yang diduga memiliki agenda tersembunyi yang kelak dapat mengganggu tugas pemerintahan umum di daerah Labuan Bajo Flores, NTT.

Baca juga : Ibu Negara Tinjau Kali Bahagia dan Sosialisasikan Gerakan Indonesia Bersih di Bekasi

Oleh karena itu dalam membangun visi besar Pariwisata Indonesia di Labuan Bajo Flores, sebagai daerah pariwisata super prioritas destinasi wisatawan dunia melalui BOP, maka putra-putri NTT dengan latar belakang berbeda, dari beragam etnis, budaya dan adat istiadat perlu diberikan prioritas untuk mengambil bagian dalam memajukan Pariwisata Indonesai yang berbasis pada aspek sosial budaya, lingkungan alam (ekowisata), kearifan lokal, dan agama masyarakat setempat.

“Karena prinsip yang berlaku universal yaitu setiap tamu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada pepata yang berlaku universal yaitu ‘dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung’ artinya siapapun dia harus hormat pada budaya setempat,” pungkasnya. (Very)

 

Artikel Terkait
Presiden Jokowi Tekankan Upaya Pencegahan Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
Ketum GMKI Dorong Gerakan Mahasiswa Kritisi Penegakan Hukum di Indonesia
Ibu Negara Tinjau Kali Bahagia dan Sosialisasikan Gerakan Indonesia Bersih di Bekasi
Artikel Terkini
Presiden Jokowi Tekankan Upaya Pencegahan Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
Ketum GMKI Dorong Gerakan Mahasiswa Kritisi Penegakan Hukum di Indonesia
Ibu Negara Tinjau Kali Bahagia dan Sosialisasikan Gerakan Indonesia Bersih di Bekasi
Calon Rektor UI, Ini 7 Nama yang Lolos ke Tahap Berikutnya
Moeldoko: Pemerintah Dorong RUU PKS Segera Diselesaikan Bersama DPR
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gandalf