INDONEWS.ID

  • Rabu, 10/07/2019 08:18 WIB
  • Menteri PUPR Ingatkan Untuk Pergunakan Uang Negara Secara Efisien

  • Oleh :
    • Ronald
Menteri PUPR Ingatkan Untuk Pergunakan Uang Negara Secara Efisien
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi.

“Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian," kata Menteri Basuki, Selasa (9/7/2019).

Baca juga : Dukung Proyek Pemerintah, Indra Karya Kerja Sama Strategis dengan Yayasan Air Adhi Eka Kementerian PUPR

Dalam pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa dirinya mengharapkan swasta dapat tumbuh lebih signifikan. Untuk itu Kementerian PUPR membatasi keterlibatan BUMN Karya untuk tidak menangani paket-paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp 100 Miliar. 

Ditegaskan Menteri Basuki, infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.

Baca juga : Pemerintah Diminta Kaji Ulang Sistem Pembayaran Tol Berbasis Satelit

Sebagai informasi, realisasi keuangan Kementerian PUPR berada dibawah rata-rata nasional yakni 40%, sementara realisasi keuangan Kementerian PUPR per tanggal 8 Juli 2019 adalah sebesar 26,18% dan realisasi fisik 27,36% dari total anggaran Rp 117,81 triliun. 

“Prognosis kami bahwa realisasi keuangan akhir tahun 2019 adalah 92,75%,” kata Menteri Basuki. 

Baca juga : Ciptakan Bali Baru, PUPR Kembali Bangun Jalan Lintas Utara Flores pada 2020

Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut dilakukan pelelangan yang ditargetkan sudah seluruhnya tuntas pada Juli 2019. 

Sementara, pada tahun ini, pelelangan barang dan jasa dilakukan oleh unit organisasi baru Kementerian PUPR yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang dibentuk setiap provinsi. 

BP2JK didukung sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik sehingga diharapkan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian PUPR lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel. (rnl)

 

Artikel Terkait
Dukung Proyek Pemerintah, Indra Karya Kerja Sama Strategis dengan Yayasan Air Adhi Eka Kementerian PUPR
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Sistem Pembayaran Tol Berbasis Satelit
Ciptakan Bali Baru, PUPR Kembali Bangun Jalan Lintas Utara Flores pada 2020
Artikel Terkini
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pj Bupati Maybrat Diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro
Pj Bupati Maybrat Temui Tiga Jenderal Bintang 3 di Kemenhan, Bahas Ketahanan Pangan dan Keamanan Kabupaten Maybrat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas