INDONEWS.ID

  • Selasa, 10/09/2019 20:30 WIB
  • Tokoh Papua Dorong Pemerintah Pusat Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Tokoh Papua Dorong Pemerintah Pusat Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus
Mantan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy tengah berbicara saat diskusi `Anak Papua Bicara Papua`.(Foto:IST)

Jakarta,INDONEWS.ID - Mantan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mendorong pemerintah pusat melaksanakan proses evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan otonomi khusus yang diterapkan sejak tahun 2001 di Papua dan Papua Barat. Evaluasi dinilai penting dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan otsus sejak ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Irene, kebijakan Otsus digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 memberikan harapan akan perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat karena disertai dengan jumlah anggaran yang jumlah sangat besar. Namun, ia menegaskan, hingga saat ini, masyarakat di bumi Cenderwasih tidak semua merasakan manfaat dana Otsus tersebut.

"Dana Otsus ini cukup besar untuk kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi masyarakat Papua belum merasakan kesejahteraan dan keadilan," kata Irene saat diskusi publik ` Menjaga Damai di Bumi Cenderwasih, Anak Papua Bicara Papua` di Gedung Juang, Jakarta Pusat, Selasa,(10/09/2019)

Ia juga menerangkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri belum terlihat melakukan proses evalusi pelaksanaan Otsus terutama penggunaan dana yang digelontor oleh pemerintah pusat ke daerah Papua. Terbukti bahwa masyarakat tetap mempertanyakan kehadiran pemerintah pusat kepada masyarakat Papua karena dana Otsus tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat.

"Hingga saat ini, Kemendagri tidak pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus di Papua,"ungkap Irene.

Irene sendiri mengakui, kebijakan Otsus untuk Papua sebenarnya baik dan menguntungkan masyarakat jika dikelola dengan benar oleh pemerintah daerah. Otsus sendiri memiliki banyak manfaat di antaranya mendorong peningkatan sumber daya manusia dan memperbaiki perekonomian masyarakat serta manfaat lainnya.

Namun, ia menegaskan, masyarakat Papua dan Papau saat ini belum sepenuhnya menikmati kebijakan Otsus tersebu. Padahal, lanjut Irene, kebijakan sejak tahun 2001 dan diikuti dengan bantuan dana yang sangat banyak diberikan kepada dua provinsi di bagian timur Indonesia tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi yang dialami oleh masyarakat Papua saat ini, mulai dari ketertinggalan ekonomi, rendahnya sumber daya manusia, mesti segera berakhir. Dialog yang dilaksanakan untuk membicarakan tentang Papua mesti berujung pada mendorong peningkatan penguasaan sektor ekonomi oleh masyarakat Papua sendiri.

Sejak bergulir Otsus hingga saat ini, kata Irene, masyarakat Papua tidak memiliki ruang untuk menguasai sektor-sektor ekonomi seperti Usaha Kecil dan Menengah dan sektor lainnya. Selain karena minimnya modal usaha juga karena dana Otsus tidak sampai di tangan masyarakat kecil.

"Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, mama-mama Papua setidaknya memiliki toko-toko untuk menjual hasil pertanian dan perkebunannya," jelas Irene.

Irene sendiri berharap, apa yang menjadi harapan masyarakat di Papua selama ini segera dijawab oleh pemerintah pusat. Selain itu, ia juga menegaskan, segala permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini mesti diselesaikan dengan dialog dengan masyarakat.

Artikel Terkait
Artikel Terkini
Pertama Kalinya dalam Sejarah, Mendagri Kunjungan Kerja ke Nias
Ditemani Dirut Pertamina, Ahok Temui Jokowi di Istana
Dihadapan Megawati, Mensos Tegaskan Kepada Jajarannya Bumikan Pancasila
Perolehan Sementara Medali SEA Games, Indonesia Raih 69 Emas
Tersangka Meikarta Bersurat Kepada Presiden, KPK Tak Masalah
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
eowyn