INDONEWS.ID

  • Jum'at, 13/09/2019 18:30 WIB
  • Presiden: Dewan Pengawas Berasal dari Tokoh Masyarakat, Akademisi dan Pegiat Antikorupsi

  • Oleh :
    • very
Presiden: Dewan Pengawas Berasal dari Tokoh Masyarakat, Akademisi dan Pegiat Antikorupsi
Presiden Jokowi didampingi Mensesneg dan Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan keterangan pers terkait revisi UU KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9) pagi. (Foto: BPMI Setpres) Sumber: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-dewan-pengawas-kpk-tidak-boleh-diisi-politisi-birokrat-dan-aparat-hukum/

Jakarta,INDONEWS.ID – Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Salah satu yang mendapat tanggapan Presiden yaitu terkait Dewan Pengawas.

“Keberadaan Dewan Pengawas ini memang perlu karena semua lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip checks and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan,” tegas Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9) pagi.

Baca juga : Bamsoet: Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik dalam Sidang Tahunan MPR

Presiden menunjuk contoh dirinya yang diawasi dan diperiksa oleh BPK, dan juga diawasi oleh DPR. Karena itu, menurut Presiden, adanya Dewan Pengawas adalah  sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik. Demikian juga halnya di internal KPK.

Menurut Presiden, anggota Dewan Pengawas KPK akan diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, ataupun pegiat antikorupsi, bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari aparat penegak hukum aktif.

Baca juga : Bocoran Reshuffle Kabinet, Ini Dia Calon Kuat Mendes Baru

“Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi,” jelas Presiden seraya menyampaikan agar  tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas.

 

Baca juga : Ini Alasan Mengapa Video Presiden Jokowi Baru Dibuka 10 Hari Kemudian

SP3 dan Wadah Pegawai KPK

Mengenai keberadaan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Presiden Jokowi menilai hal ini juga diperlukan sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dan juga untuk memberikan kepastian hukum.

Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, Presiden Jokowi meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK.

“Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3, yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan,” kata Presiden.

Sementara terkait pegawai KPK, Presiden Jokowi yang didampingi Menseneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurut Presiden, hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lainnya yang mandiri, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga lembaga-lembaga independen lainnya seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

“Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN,” terang Presiden.

Kepala Negara berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu terkait revisi UU KPK ini dengan jernih, objektif, dan tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan.

“Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” tegas Kepala Negara. (Very)

Artikel Terkait
Bamsoet: Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik dalam Sidang Tahunan MPR
Bocoran Reshuffle Kabinet, Ini Dia Calon Kuat Mendes Baru
Ini Alasan Mengapa Video Presiden Jokowi Baru Dibuka 10 Hari Kemudian
Artikel Terkini
Mendagri Minta Daerah Akan Pilkada Segera Tuntaskan Pencairan Anggaran Pilkada
PC ISNU Indragiri Hilir Gelar Seminar Nasional Bertajuk Generasi Emas Tanpa Narkoba
Hindari Provokasi dan Adu Domba, Masyarakat Diharapkan Cerdas Memilah Informasi
Komjen Pol Ahwil Luthan: Hindari Narkoba, Ia Dapat Menghancurkan Sebuah Negara
Tambang di Tengah Geliat Pariwisata: Sebuah Ironi Kebijakan Gubernur Lasikodat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gimli