INDONEWS.ID

  • Kamis, 19/09/2019 13:05 WIB
  • BPK: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Makin Banyak Raih WTP

  • Oleh :
    • very
BPK: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Makin Banyak Raih WTP
Presiden Joko Widodo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/9). (Foto:Antara)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) mengatakan makin banyak laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Hari ini kita menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHS) semester I/2019 ini kepada Pak Presiden, sama halnya seperti yang sudah kita sampaikan ke DPR dan DPD," kata ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/9).

Moermahadi mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan terkait hasil laporan keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah itu. Menurutnya, progresnya sangat baik. “LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) maupun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), presentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," ujar Moermahadi seperti dikutip Antara.

Moermahadi menyebutkan ada empat kementerian/lembaga pusat yang mendapatkan opnisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Ada empat yang WDP, yaitu Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga), KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sedangkan yang mendapat disclaimer (tidak memberikan opini) ada Bakamla (Badan Keamanan Laut), sama seperti laporan yang kemarin, kalau pemerintah daerah di situ tinggal dua, kabupaten/kota sudah naik semua," jelas Moermahadi.

Dia mengatakan, hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 81 lembaga kementerian termasuk BPK dan satu laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Empat LKKL memerpoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan satu kementerian/lembaga mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Sedangkan mengenai Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). BPK memberikan opini WTP kepada 443 LKPD (82 persen), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 86 LKPD (16 persen) serta opini Tidak Memberikan Pendapat pada 13 LKPD (2 persen).

Berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian opini WTP telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Secara keseluruhan, BPK menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2019. Jumlah tersebut meliput 7.236 permasalahan kelemahan sitem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan senilai Rp9.68 triliun serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektivan senilan Rp676,81 miliar.

Selain laporan keuangan, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja yang secara umum telah dijelaskan kepada Presiden Jokowi.

Baca juga : Mendagri Minta Inspektorat Daerah Pastikan Pemda Laksanakan Program Prioritas Nasional

Dia mengatakan, dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa BPK periode 2014-2019 akan berakhir Oktober. Kesempatan itu menjadi ajang untuk berpamitan.

Dalam pertemuan itu, Moermahadi didampini oleh anggota BPK lainnya, sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. (Very)

Baca juga : Tersangka Meikarta Bersurat Kepada Presiden, KPK Tak Masalah
Artikel Terkait
Mendagri Minta Inspektorat Daerah Pastikan Pemda Laksanakan Program Prioritas Nasional
Tersangka Meikarta Bersurat Kepada Presiden, KPK Tak Masalah
KPK Sarankan Presiden Perbaiki Sarana dan Prasarana Lapas
Artikel Terkini
Bersiaplah Mendaftar! UKI St. Paulus Ruteng Segera Buka Fakultas Hukum
BNPB Serahkan Bantuan DSP Penanganan Banjir Lima Puluh Kota
Arya Sinulingga: Arcandra Tahar Masuk Bursa Pimpinan PGN
SMP 13 Jakarta Gelar Reuni Akbar dari Angkatan 1959-2000an
Terkait Suap Proyek, KPK Jadwalkan Panggil Istri Bupati Nonaktif Lampung Utara
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
eowyn