INDONEWS.ID

  • Kamis, 19/09/2019 23:30 WIB
  • Pemerintah Akan Tindak Lanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK

  • Oleh :
    • very
Pemerintah Akan Tindak Lanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK
Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis, 19 September 2019, di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis, 19 September 2019, di Istana Merdeka, Jakarta. BPK yang diketuai oleh Moermahadi Soerja Djanegara dalam kunjungannya itu menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden.

Melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Kamis, 19 September 2019.

Baca juga : Jokowi Perintahkan Menterinya Fokus Kampanyekan Penggunaan Masker

"Progress-nya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Ketua BPK mengatakan, dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dua lembaga yang juga memperoleh WDP ialah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga : Telpon Raja Salman, Jokowi Sampaikan Selamat Iduladha 1441 H

"Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan disclaimer itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua," tuturnya.

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan keterangan di saat yang sama mengatakan bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada lebih banyak kementerian dan lembaga. Ia berharap agar tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran juga dapat semakin meningkat di masa mendatang.

Baca juga : Bentuk Komite Pemulihan Ekonomi, Jokowi Tegaskan Pemerintah Tetap Prioritaskan Faktor Kesehatan

"Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi provinsi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama," ucapnya.

Menindaklanjuti laporan dan rekomendasi BPK tersebut, Presiden menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti," kata Presiden. (Very)

 

Artikel Terkait
Jokowi Perintahkan Menterinya Fokus Kampanyekan Penggunaan Masker
Telpon Raja Salman, Jokowi Sampaikan Selamat Iduladha 1441 H
Bentuk Komite Pemulihan Ekonomi, Jokowi Tegaskan Pemerintah Tetap Prioritaskan Faktor Kesehatan
Artikel Terkini
Pesan Pendeta Gilbert Lumoindong kepada Masyarakat Hadapi Pandemi Covid-19
Menjaga Jarak di Tengah Pandemi, Ustad Maulana: Sudah Dianjurkan dalam Agama
Ini Dia Sosok Dany Anwar, Anggota DPRD DKI Fraksi PKS yang Meninggal
Kendati Nadiem Minta Maaf, Muhammadiyah Ngotot Mundur dari POP
DPR Sepakat Koruptor Dihukum Seumur Hidup sebagai Bentuk Penegakkan Keadilan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gimli