Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan dialog dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di Istana Negara. Dialog ini dilaksanakan untuk menemukan titik temu antara keinginan mahasiswa dan pemerintah terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang(RUU) yang dinilai kontroversial.
Jokowi mengaku siap mendengarkan apa yang menjadi tuntutan mahasiwa terhadap RUU yang dinilai bermasalah tersebut. Tuntutan mahasiswa akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan RUU yang sedang telah dibahas oleh DPR bersama pemerintah.
"Ya, besok, besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa utamanya dari BEM, besok," kata Jokowi kepada media usai menerima kehadiran sejumlah tokoh di Istana Negara, Jakarta, Kamis,(26/09/2019)
Ia menegaskan, masukan dari mahasiswa menjadi pertimbangan dalam pengesahan sejumlah RUU yang ada. Masukan dari mahasiswa diharapkan akan menyelesaikan polemik yang berkembang di masyarakat selama beberapa pekan terakhir.
Presiden sendiri memberikan apresiasi terhadap aspirasi dan demonstrasi yang diberikan oleh mahasiwa terutama terhadap polemik sejumlah RUU dan UU KPK yang telah disahkan. Aksi mahasiswa tidak terlepas dari bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan perlu didukung oleh pemerintah.
Tanpa adanya kontrol dari mahasiswa, kata Jokowi, negara ini akan berjalan pincang. Pentingnya suara kritis mahasiswa akan memberikan perbaikan terhadap apa yang salah dari pemerintah.
Ia mengakui, pemerintah juga tidak bisa lepas dari kekeliruan-kekeliruan. Karenanya, keberadaan mahasiswa akan menjadi penyeimbang dalam memberikan kontrol terhadap kesalahan yang dilakukan dalam setiap kebijakan.
"Saya menyampaikan mengenai penghargaan saya, apresiasi saya terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang ini saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita dan masukan-masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo itu juga menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang yang ada di negara kita," ungkapnya.
Dalam melakukan aksi demonstrasi, lanjut Jokowi, mahasiswa perlu memperhatikan tata tertib dalam menyampaikan pendapat. Memberikan pendapat kepada pemerintah tidak boleh disertai dengan tindakan anarkis yang berakibat pada rusaknya fasilitas umum milik negara.
Jika ini dilakukan oleh mahasiswa, bukan hanya citra mahasiswa yang rusak. Negara juga rugi karena harus memperbaiki fasilitas-fasilitas yang telah rusak tersebut.
"Yang paling penting jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis, dan merugikan kita semuanya," tutupnya.