INDONEWS.ID

  • Rabu, 06/11/2019 18:48 WIB
  • Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Harus Majukan Industri Dalam Negeri

  • Oleh :
    • very
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Harus Majukan Industri Dalam Negeri
Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, pada Rabu, 6 November 2019. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tak hanya berbicara soal kemudahan sistem pengadaan dan peningkatan transparansi semata. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sesungguhnya perkembangan dan kemajuan industri dalam negeri serta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dapat didesain oleh para pemangku kepentingan dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, pada Rabu, 6 November 2019, Kepala Negara menyoroti pengadaan barang melalui impor untuk komoditas yang menurutnya masih dapat diupayakan untuk didapatkan dari dalam negeri.

Baca juga : Pulihkan Pasokan Air untuk Sentra Pangan di Sigi, Presiden Jokowi Didampingi Menteri Basuki Resmikan Bendung dan Jaringan Irigasi Gumbasa

"Misalnya urusan pacul, masak masih impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita untuk buat pacul? Apakah negara kita yang sebesar ini, yang industrinya sudah berkembang, benar pacul itu harus impor? Ini tolong didesain," ucapnya seperti dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Presiden mengatakan, pengadaan kebutuhan barang melalui impor memang lebih terasa mudah. Harga barang pun bisa jadi relatif lebih terjangkau. Namun, menurutnya, ada satu potensi yang hilang dari aktivitas pengadaan secara impor tersebut.

Baca juga : Jokowi Lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu, Beredar Nama Hadi Tjahjanto dan AHY

"Tapi di sini peluang penciptaan lapangan kerja menjadi hilang. Jadi pengadaan barang dan jasa itu bisa jadi strategi untuk membangun industri kecil yang berkaitan dengan barang," ujar Presiden.

Selain itu, saat ini Indonesia juga berupaya keras untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara berulang kali meminta agar segera dipersiapkan industri untuk substitusi barang-barang impor sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor yang pada akhirnya mengurangi defisit yang terjadi.

Baca juga : Tanggapi Hasil Hitung Cepat Pemilu, Presiden Jokowi: Sabar, Tunggu Hasil Resmi dari KPU

"Sehingga kemudian petakan mana yang dapat diproduksi di dalam negeri secara utuh. Harus dipetakan secara detail mana yang assembly di sini, mana yang impor," tuturnya.

Maka, Presiden meminta lembaga terkait dan kementerian untuk memprioritaskan produk dengan tingkat kandungan komponen lokal yang tinggi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan utama. Saya lebih senang kalau kita beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit lebih mahal dibanding murah tapi impor. Fasilitasi produk dalam negeri untuk secepatnya masuk ke e-katalog," ujar Presiden.

Bahkan, menurutnya, pemerintah seharusnya dapat memberikan insentif agar lebih banyak lagi produk-produk UMKM lokal yang masuk ke dalam e-katalog sehingga membuka akses pasar baru bagi mereka.

"Bahkan kita harus berikan insentif khusus untuk produk-produk kecil yang barangnya masuk ke e-katalog. Permudah persyaratan agar UMKM bisa masuk. Kualitas tetap harus dijamin tetapi jangan sampai itu menjadi penghambat," ucapnya.

Oleh karenanya, sebelum membuka Rakornas tahun 2019 tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk berkontribusi optimal dan menyukseskan sejumlah visi pemerintah.

"Yaitu mendorong produk dalam negeri untuk bisa diserap sebanyak-banyaknya dalam proses pengadaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan UMKM sehingga pada akhirnya nanti defisit transaksi berjalan kita menjadi turun, defisit neraca perdagangan kita menjadi hilang, dan kita menjadi surplus," tandasnya. (Very)

 

Artikel Terkait
Pulihkan Pasokan Air untuk Sentra Pangan di Sigi, Presiden Jokowi Didampingi Menteri Basuki Resmikan Bendung dan Jaringan Irigasi Gumbasa
Jokowi Lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu, Beredar Nama Hadi Tjahjanto dan AHY
Tanggapi Hasil Hitung Cepat Pemilu, Presiden Jokowi: Sabar, Tunggu Hasil Resmi dari KPU
Artikel Terkini
Mantap! PNM Jambi Nasilitasi Nasabah Pamerkan Produk di Bandara Sultan Thaha
Beri Peringkat idAA+, Pefindo Sebut PNM Punya Kas Internal Rp1,3 T dan Fasilitas Kredit Rp12 T untuk Bayar Utang
Tumpuan Pemenuhan Kebutuhan Beras, Fakultas Pertanian IPB Perkenalkan Sistem Padi Gogo
Top! Bayar Utang Jatuh Tempo, Pefindo Beri Rating idAA Plus untuk PNM
Jadi Anggota Holding UMi, 1,2 Juta Nasabah PNM Naik Kelas
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas