Jakarta,INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, pencegahan dan penanganan radikalisme maupun tindakan terorisme memerlukan kerjasama lintas sektoral.Upaya mengatasi masalah ini tidak hanya menjadi kewajiban dari lembaga kepolisian atau Badan Nasional Penaggulangan Terorisme.
Menurutnya, masalah terorisme ini sangat kompleks dan rumit. Karena itu, dalam hal menyelesaikan masalah ini, perlu dukungan dan kerja lintas Kementerian dan Lembaga.
"Radikalisme, artinya ideologi yang memperbolehkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuannya, jadi perlu upaya preventif ya, kemudian upaya penegakan hukum, dan lain-lain. Tapi ini memerlukan kegiatan lintas sektoral, bukan hanya Kepolisian atau BNPT saja, tapi melibatkan banyak sekali stakeholder," kata Tito kepada media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat,(15/11/2019)
Tito juga menerangkan, penanganan radikalisme mesti diikuti dengan penindakan serta kajian yang sifatnya luas. Kajian tidak hanya bersifat nasional, tetapi melihat pengaru aspek global dari perilaku dan aksi teror tersebut.
"Kemudian berikutnya lagi bagaimana untuk penindakannya apakah perlu penegakan hukum yang keras, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang dari luar negeri, dari daerah konflik dan seterusnya,"jelasnya.
Mantan Kapolri ini menambahkan, melalui Koordinasi langsung wakil presiden, beberapa pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga akan bekerjasama dalam menangani dan melakukan kegiatan preventif radikalisme.
"Jadi intinya Pak Wapres ini meminta masukan sekaligus berdiskusi pembentukan pembuatan grand design strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi terorisme, ini kemudian kita sepakat tetap BNPT sebagai sentra utama tapi BNPT ini mengkoordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah, tapi di bawah komando atau koordinasi langsung Wapres," pungkasnya.*