Jakarta, INDONEWS.ID – Musyarakat Nasioal (Munas) Partai Golkar sudah di depan mata. Ada dua kandidat kuat calon ketua umum yakni Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian dan Bambang Soesatyo, yang merupakan Ketua MPR RI.
Wacana yang mengemuka sejauh ini yakni Partai Golkar lebih cenderung memilih sistem penentuan ketum lima tahun ke depan dilakukan secara musyawarah atau voting. Sangat minim memperbincangkan perjuangan politik dan program untuk kesejahteraan kader.
Bahkan perbincangan musyawarah dan voting pun belum membahas secara mendalam dan paripurna untuk manfaatnya terhadap eksistensi Golkar minimal lima tahun ke depan.
“Saya berpendapat, dalam Munas Golkar awal Desember 2019, jauh lebih baik menggunakan mekanisme musyawarah daripada voting,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing melalui pernyataan pers di Jakarta, Senin (18/11).
Kata Emrus, setidaknya ada 14 keuntungan dengan musyawarah. Pertama, sistem tersebut sesuai dengan budaya demokrasi ke-Indonesia-an. (2) benar-benar berbasis pada sila ke-empat dari Pancasila dan pembukaan UUD, (3) memperkecil atau meniadakan polarisasi di internal partai, (4) mencegah konflik di internal partai, (5) reputasi Golkar tetap terjaga dengan baik di tengah masyatakat, (6) memelihara soliditas di internal partai, (7) mencegah munculnya dua "nakoda", (8) memelihara kekompakan di internal partai terutama menghadapi Pilkada 2020, (9) biaya politik lebih murah, (10) meniadakan kemungkikanan praktek politik karena tawaran "logistik" yang lebih besar sehingga menjadi fokus pada perjuangan politik.
Sebelas, mampu merumuskan politik kebersamaan, (12) mampu mengakomodasi pemikiran dan program dari setiap aspirasi pemilik hak suara, (13) mengedepankan komunikasi politik dialogis, dan (14) menghindari politik "menang-kalah" antar faksi.
Bagaimana dengan voting? Selain berpotensi kemungkinan munculnya kebalikan dari 14 point bila dengan musyawarah, sistem voting menjadi lebih dekat dengan demokrasi liberal daripada demokrasi ke-indonesia-an, yaitu musyawarah mufakat.
“Selain itu semua, saya mengusulkan agar Munas Golkar sejatinya melalui musyawarah mufakat. Jika tidak dengan musyawarah (tetap ngotot dengan voting), maka terlebih dahulu mengganti nama kegiatan dari "musyawarah nasional" (Munas) menjadi "voting nasional" (Vonas) atau "kongres nasional" (Konas),” ujarya.
Dua kandidat yang akan maju, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, menurut hemat Emrus lebih memilih musyarawah mufakat.
Airlangga Hartarto memilih musyawarah, menurut Emrus, karena selama ini dia memimpin Golkar selalu melakukan komunikasi politik di internal Golkar dengan mengedepankan14 point di atas.
“Sedangkan Bambang Soesatyo, saya juga berpendapat, dia lebih senang dengan musyawarah di Munas Golkar awal Desember 2019, karena dia sesungguhnya ‘produk’ dari musyawarah yang menjadikan dirinya duduk di kursi nomor satu di MPR-RI,” pungkasnya. (Very)