Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melengkapi persyaratan administrasi, akibatnya sidang pra peradilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto diundur hingga Rabu (20/9/2017) pekan depan.
Hal tersebut dikatakan Hakim tunggal Cepi Iskandar dalam sidang praperadilan yang hanya berjalan setengah jam di Gedung PN Jakarta Selatan (12/9/2017).
Memanggapi penundaan sidang pra peradilan kliennya tersebut, Kuasa Hukum Setnov, Ketut Mulya Arsana mengatakan pihaknya akan menunggu.
“Kita sudah lihat di proses tadi yah, kami ikutin prosesnya saja dan kita tunggu tanggal 20 September nanti,” kata Ketut sembari berjalan meninggalkan gedung PN Jakarta Selatan.
Diketahui, Setnov melalui kuasa hukumnya resmi mengajukan praperadilan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka keempat kasus korupsi e-KTP yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
Mantan Bendahara Partai Golkar itu dituding menerima fee sebanyak Rp 574 miliar. Ia diduga merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam merancang anggaran proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun.
Setnov disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.